Sumber :
- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews
- Kementerian Sosial telah bekerjasama dengan PT Pos Indonesia untuk mendistribusikan Kartu Penjamin Sosial (KPS). Kartu itu, digunakan untuk menebus bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan diumumkan malam ini, Jumat 21 Juni 2013.
Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Firmanzah, PT Pos Indonesia per hari ini telah mendistribusikan 7 juta KPS dari total KPS yang harus didistribusikan sebanyak 15,5 juta kepada masyarakat miskin.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Wamenhan Rusia Ditangkap Atas Dugaan Korupsi
Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Firmanzah, PT Pos Indonesia per hari ini telah mendistribusikan 7 juta KPS dari total KPS yang harus didistribusikan sebanyak 15,5 juta kepada masyarakat miskin.
"Tadi pagi kami rapat dengan PT Pos, ada jumlah kartu yang kembali, sebanyak 2.067 dari total 15,5 juta," kata Firmanzah dalam diskusi "Efektifitas BLSM di Daerah" yang diselenggarakan DPD RI.
Kartu yang kembali ini, kata Firmanzah, dikarenakan karena beberapa hal. 40 persen dikembalikan karena warga yang dituju telah meninggal dunia, 5 persen digusur, 25 persen tidak dikenal, dan 30 persen tanpa pemberitahuan.
Menurut Firmanzah, pendistribusian KPS untuk rakyat miskin ini, didapat dari data yang akurat untuk itu, BLSM dipastikan dterima oleh warga yang berhak. Sebab, data rakyat miskin ini didapat dari data BPS dan Kementerial Sosial yang selalu diperbaharui.
"Kartu ini tidak hanya digunakan untuk menukar raskin, tetapi juga untuk siswa miskin," kata dia.
Firman mengatakan, total dana yang disiapkan pemerintah untuk BLSM sebesar Rp 9,7 triliun. Sementara untuk infrastruktur pemerintah menyediakan dana sebesar Rp 7,25 triliun. "Infrastruktur itu untuk pembangunan air bersih, daerah kumuh nelayan dan irigasi," kata dia. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Tadi pagi kami rapat dengan PT Pos, ada jumlah kartu yang kembali, sebanyak 2.067 dari total 15,5 juta," kata Firmanzah dalam diskusi "Efektifitas BLSM di Daerah" yang diselenggarakan DPD RI.
