Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mendukung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), namun mereka meminta pemerintah menjamin ketersediaan bahan bakar dan perbaikan infrastruktur di luar Jawa.
Ketua APKASI, Israan Noor mengakui keputusan pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi merupakan keputusan yang sulit. Namun baginya keputusan itu tetap harus dilakukan untuk pembangunan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Ketua APKASI, Israan Noor mengakui keputusan pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi merupakan keputusan yang sulit. Namun baginya keputusan itu tetap harus dilakukan untuk pembangunan.
Baca Juga :
Peringati Hari Kartini, Peran Perempuan dalam Industri 4.0 Jadi Sorotan di Hannover Messe 2024
"Memang keputusan yang tidak populer, tetapi ini adalah keputusan yang harus diambil oleh pemerintah. Kalau tidak, akan terancam APBN 2013 dan akan terjadi pelanggaran Undang-Undang jika defisit kita melebihi 3 persen dari APBN," ujar Isran Noor di Surabaya, Minggu 23 Juni 2013.
Menurutnya berapapun harga BBM tidak jadi masalah, karena banyak daerah di luar Pulau Jawa biasa membeli BBM dengan harga yang tinggi. Hal tersebut terjadi akibat distribusi dan pasokan BBM yang tersendat sehingga harga melambung tinggi.
"Di beberapa kecamatan tempat saya, harga premium itu sudah mencapai Rp 20-25 ribu per liter, tidak ada masalah bagi mereka. Yang menjadi soal ada atau tidak ketersediaan barangnya," ungkapnya.
Israan menegaskan, suatu saat subsidi tidak diperlukan lagi. Tapi yang diperlukan adalah mensubsidi biaya distribusi dan transportasi BBM ke seluruh wilayah di negara ini dengan merata. Itu bertujuan agar disparitas harga di Jakarta dengan di Papua, Ternate dan daerah lain tidak terlalu jauh seperti yang terjadi saat ini.
"Kita bisa melihat, di Jakarta dengan jumlah kendaraan sekitar 6 juta, kalau sehari dua liter saja, berapa yang dibutuhkan atau dihabiskan untuk mereka," paparnya.
Oleh karena itu, Isran yang juga menjabat sebagai Bupati Kutai Timur mengajak kepada seluruh bupati dan walikota seluruh Indonesia agar ikut mensosialisasikan penyesuaian harga BBM.
Termasuk juga memantau secara sungguh-sungguh agar penyaluran BLSM tepat sasaran. Kalau tidak, lanjutnya, tetap rakyat kecil yang menjadi korban dari penyesuaian harga dan kebijakan pemerintah pusat.
"Oleh karena itu, saya minta kepada kawan-kawan bupati dan walikota ikut mensosialisakan kebijakan pemerintah, termasuk juga bisa mengalokasikan bantuan kepada masyarakat kecil," ujar Isran. Baginya BLSM sebagai bentuk kompensasi penyesuaian harga BBM tidak mendidik.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Memang keputusan yang tidak populer, tetapi ini adalah keputusan yang harus diambil oleh pemerintah. Kalau tidak, akan terancam APBN 2013 dan akan terjadi pelanggaran Undang-Undang jika defisit kita melebihi 3 persen dari APBN," ujar Isran Noor di Surabaya, Minggu 23 Juni 2013.
