- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melarang seluruh menterinya untuk pergi ke luar negeri. Larangan ini terkait erat dengan kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang baru diumumkan pemerintah pekan lalu. Ada kabar, ini merupakan tanda SBY akan segera melakukan perombakan kabinet alias resuffle.
Namun, kabar ini dibantah Menteri Sosial, Salim Segaf Al-Jufri yang juga anggota Mejelis Suro PKS. Ditemui di Gedung Kementrian Sosial, Jakarta, Kamis 27 Juni 2013, ia mengatakan, "Para menteri dilarang ke luar negeri untuk bantu distribusi dan pengawasn BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat)," katanya.
Politisi partai dakwah ini memastikan perintah SBY tidak ada hubungan dengan upaya resuffle kabinet. Ia memastikan semua sudah sesuai kebijakan dimana realisasi hingga awal Juli bisa rampung semua.
Untuk merampungkan itu dibutuhkan sinergi dari semua menteri yang ada di kabinet. Langkah ini sebagai upaya menekan gejolak di masyarakat terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. “Saat ini adalah kondisi di mana kami harus berkonsentrasi. Saya kira sebaiknya para menteri tidak ke mana-mana,” katanya.
Seperti diketahui, hampir seluruh menteri kabinet sejak Sabtu lalu turun langsung ke berbagai daerah guna memantau distribusi dana tunai kompensasi kenaikan harga BBM yang disebut Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono juga ikut meninjau pembagian BLSM itu.
Presiden ingin menteri-menterinya berkonsentrasi terhadap tugas-tugas di dalam negeri, terutama menjelang Ramadan dan setelah kenaikan harga BBM.
PLN Indonesia Power Sabet Penghargaan dari World Safety Organization
PLN Indonesia Power (PLN IP) melalui Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Semarang berhasil menyabet penghargaan internasional dalam bidang keselamatan.
