Sumber :
VIVAnews
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, di Markas Besar TNI Cilangkap, Senin 22 juni 2013, mengatakan menerima penilaiaan dari pihak manapun terkait dengan kinerjanya. Asalkan, penilaian itu tidak tendensius dan ditunggangi kepentingan tertentu.
"Mau rapor hijau, rapor kuning, rapor apa saja," ujarnya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Perburuan Alien Belum Usai, Kawan
"Mau rapor hijau, rapor kuning, rapor apa saja," ujarnya.
Dirinya mengatakan segala kritik dan masukan akan diterima kementeriannya dan dijadikan masukan guna perbaikan kinerja kementeriannya.
"Tidak apa-apa, saya dinilai apa saja, yang penting cara menilainya ada kriterianya. Jelas, tidak persepsi," tandasnya.
Ditemui ditempat yang sama, Menteri Pertanian, Suswono, mengungkapkan hal yang sama. Namun dirinya enggan berkomentar banyak sebelum mendapatkan secara lengkap penilaian Ombudsman tersebut.
"Saya belum baca nanti saya ceks dulu," singkatnya.
Ombudsman Republik Indonesia merilis hasil observasi terhadap kinerja pelayanan publik khususnya pada unit pelayanan perizinan terhadap 18 kementerian. Hasilnya, Ombudsman menunjuk lima kementerian dengan rapor pelayanan publik paling buruk.
Lima kementerian dengan rapor merah itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (sj)
"Lima kementerian itu belum mematuhi seluruh komponen standar pelayanan yang tertuang dalam Undang-undang Pelayanan Publik," kata Ketua Ombudsman, Danang Girindrawardana, di kantornya, Senin 22 Juli 2013.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dirinya mengatakan segala kritik dan masukan akan diterima kementeriannya dan dijadikan masukan guna perbaikan kinerja kementeriannya.
