- ANTARA/Puspa Perwitasari
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka Rapat Kerja Nasional Bantuan Hukum di Istana Negara, Jumat, 26 Juli 2013. Raker tersebut mempertajam pemberian akses perlindungan hukum bagi masyarakat miskin.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Amir Syamsuddin mengungkapkan rakernas tersebut melibatkan seluruh organisasi bantuan hukum se-Indonesia. "Masyarakat miskin mendapatkan bantuan hukum dengan gratis nantinya melalui organisasi," ujarnya.
Nantinya organisasi bantuan hukum akan diverifikasi namun mereka harus melengkapi syarat yang ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM, sehingga terakreditasi dan mendapatkan anggaran dari pemerintah.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya yang miskin dan awam terhadap proses hukum. Rakernas ini juga merupakan tindak lanjut dari Undang-undang No 16 tahun 2012 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin.
Pembukaan rakernas ini ditandai oleh penandatanganan pakta integritas dan kontrak kerja beberapa organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi. Antara lain, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Lembaga perempuan mandiri Aceh dan APIP Papua.
Selain anggaran dari pemerintah, upaya memberikan bantuan hukum pada masyarakat miskin ini juga dibiayai oleh beberapa lembaga internasional seperti AUSAD, Tifa foundation, UNDP, dan Bank Dunia. "Kami terimakasih kepada mitra kerja tersebut sehingga dapat membantu orang miskin," kata Amir.
Presiden SBY dalam sebutannya di acara tersebut menyambut baik rakernas tersebut. Dia berharap semua pihak berkomitmen dalam memberikan peningkatan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya yang miskin.
"Semoga rakernas ini bisa menghasilkan kebijakan dan strategi dalam pemberian bantuan hukum pada masyarakat utamanya masyarakat miskin dan pedalaman yang belum tentu memiliki akses dengan keadilan," katanya. (umi)
Asosiasi Nakes Kecam Pemecatan Massal 249 Orang oleh Bupati Manggarai NTT
Asosiasi Nakes Kecam Pemecatan Massal 249 Nakes oleh Bupati Manggarai NTT
