Sumber :
- ANTARA/Puspa Perwitasari
VIVAnews
- Kuasa Hukum Muhammad Nazaruddin, Elza Syarief, mengatakan nama-nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang masuk dalam hasil audit tahap II pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Kementerian Pemuda dan Olahraga juga pernah diungkap oleh kliennya.
"Itu memang pernah disebut Nazaruddin. Berarti kan apa yang diterangkan Nazaruddin klop dengan BPK," kata Elza di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 26 Agustus 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Kwarnas Curigai Upaya Terselubung di Balik Penghapusan Ekstrakurikuler Wajib Pramuka di Sekolah
"Itu memang pernah disebut Nazaruddin. Berarti kan apa yang diterangkan Nazaruddin klop dengan BPK," kata Elza di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 26 Agustus 2013.
Meski demikian, Elza mengatakan ada satu hal yang belum masuk dalam audit BPK tersebut, yakni status ijon atau uang muka pengurusan anggaran Hambalang.
"Kalau BPK kan mulai pengucuran dana sampai dibangun. Tapi Nazaruddin lebih lengkap. Sebelum proyek ini jatuh ke Adhi Karya sudah ada ijon dulu kan Rp100 miliar, itu Nazaruddin tahu persis," ungkap dia.
Menurutnya, pasca kasus Wisma Atlet bergulir, ada oknum-oknum anggota DPR yang berusaha agar kasus ini diamankan. Untuk itu, diperlukan dana sebesar Rp7,8 miliar untuk membayar pengacara.
"Jadi dibuat lagi lah proyek pembelian alat-alat olahraga di Hambalang senilai Rp7,8 miliar. Itu ujungnya untuk membayar
lawyer
untuk menutup perkara ini, tapi ternyata
nggak
bisa," jelasnya.
Elza mengaku tidak mengetahui apakah BPK juga telah melakukan audit terkait hal ini atau belum. Anggota DPR, kata Elza, sangat berperan dalam proyek Hambalang. "DPR berperan sebelum proyek, dalam proyek, dan sesudah," katanya.
Untuk itu, pihak Nazaruddin akan menyerahkan bukti-bukti keterlibatan 15 oknum DPR itu ke KPK besok [Selasa 27 Agustus 2013].
"Untuk Hambalang saya rasa sudah cukup (oknumnya), tapi di pemerintahan belum komplit, di partai juga oknum-oknum partai yang terlibat belum masuk semua," ujarnya.
Dalam laporan hasil audit tahap II pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Kementerian Pemuda dan Olahraga disebutkan bahwa ada dugaan penyimpangan dalam persetujuan anggaran di parlemen.
Setidaknya ada 15 anggota DPR menandatangai persetujuan alokasi anggaran APBNP Kemenpora 2010 dan 2011 meskipun tambahan anggaran optimalisasi belum dibahas dan ditetapkan dalam rapat Komisi X dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Meski demikian, Elza mengatakan ada satu hal yang belum masuk dalam audit BPK tersebut, yakni status ijon atau uang muka pengurusan anggaran Hambalang.
