Sumber :
- ANTARA/HO
VIVAnews -
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan,
pemindahan ibu kota negara tidak bisa sembarangan. Untuk itu, Kemenhan siap mengkaji wacana pemindahan ibu kota yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Ditemui di Sentul, Bogor, Jumat 13 September 2013, Purnomo mengatakan, "Pemindahan ibu kota perlu pengamanan khusus sekelas VVIP." Pengamanan khusus ini perlu mengingat ibu kota itu bagian dari simbol negara.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Selain Netanyahu, Ini Pihak Israel yang Dikabarkan Akan Ditangkap Pengadilan Kriminal Internasional
Ditemui di Sentul, Bogor, Jumat 13 September 2013, Purnomo mengatakan, "Pemindahan ibu kota perlu pengamanan khusus sekelas VVIP." Pengamanan khusus ini perlu mengingat ibu kota itu bagian dari simbol negara.
Saat ibu kota pindah, imbuhnya, keamanan presiden, wakil presiden, dan jajaran pejabat harus pasti. Di sisi lain, ibu kota baru sebagai pusat pemerintah pun harus disiapkan untuk menghadapi ancaman teror dari berbagai aspek. "Ini butuh penanganan khusus. Tidak hanya personel antiteror, tapi menyangkut strategi melawan dan mendeteksi teror sejak awal," imbuhnya.
Hal-hal tersebut merupakan sebagian alasan mengapa pemindahan ibu kota ini membutuhkan keamanan ekstra. Kemenhan, kata Purnomo, saat ini tengah menyiapkan kajian untuk menjawab keinginan Presiden SBY itu.
Saat ditanya apakah Kemenhan bagian dari tim kecil Presiden, Purnomo mengangguk. "Kami pasti dilibatkan. Perencanaan pindah ibu kota harus matang dari banyak aspek," katanya.
Saat ditanya daerah mana yang mungkin akan menjadi ibu kota baru, ia enggan menjelaskan. Pihak yang berwenang memutuskan di mana ibu kota baru adalah Pemerintah. "Kami hanya memberi kajian sistem pertahanan di wilayah yang akan di jadikan ibu kota baru," katanya.
Presiden SBY menggelontorkan wacana ini setelah melakukan kunjungan kerja ke Kazakhstan. SBY kepincut pada ibu kota baru negara itu, Astana. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Saat ibu kota pindah, imbuhnya, keamanan presiden, wakil presiden, dan jajaran pejabat harus pasti. Di sisi lain, ibu kota baru sebagai pusat pemerintah pun harus disiapkan untuk menghadapi ancaman teror dari berbagai aspek. "Ini butuh penanganan khusus. Tidak hanya personel antiteror, tapi menyangkut strategi melawan dan mendeteksi teror sejak awal," imbuhnya.
