Sumber :
- ANTARA/Anang Budiono
VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat RI dinilai gagal dalam mengawasi tingkat korupsi di sektor pertahanan. Kegagalan tersebut diketahui berdasarkan kajian Transparency International Inggris bersama Transparency International Indonesia dalam bentuk indeks pengawasan parlemen di 82 negara-negara Dunia.
"Posisi Indonesia mengecewakan. Lemahnya pengawasan di sektor pertahanan negara mengakibatkan, memburuknya kondisi alutsista, hilangnya aset-aset militer dan maraknya anggaran yang dikorupsi," kata Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia dalam acara peluncuran Indeks pengawasan Parlemen terhadap sektor pertahanan, di Hotel Atlet Century Park Jakarta, Senin 16 September 2013.
Peneliti pertahanan dan perwakilan Transparency International Inggris, Oliver Cover mengungkapkan, setiap tahunnya, diperkirakan minimal US$20 miliar anggaran militer global di korupsi. Potensi korupsi di sektor ini semakin meningkat mengingat 82 negara yang disurvey berporsi 94 persen dari total anggaran militer global sebesar US$1,6 triliun.
"Korupsi di sektor ini bersifat berbahaya bagi operasionalisasi pertahanan, merusak kepercayaan dan menghamburkan uang negara," ungkapnya.
Oliver menambahkan, kecenderungan pengawasan DPR terhadap sektor pertahanan yang terjadi di Indonesia mengikuti kecendrungan internasional.
"Namun perlu diperhatikan bahwa lemahnya pengawasan parlemen Indonesia atas kebijakan eksploitasi sumber daya alam di kehutanan dan pertambangan yang dilakukan sektor pertahanan, memperburuk posisi Indonesia," ujarnya. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Oliver menambahkan, kecenderungan pengawasan DPR terhadap sektor pertahanan yang terjadi di Indonesia mengikuti kecendrungan internasional.
