Sumber :
- ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo
VIVAnews
- Kapolri baru, Komjen Pol Sutarman bakal memprioritaskan kesejahteraan anggota kepolisian diawal kepemimpinannya. "Kesejahteraan anggota harus diutamakan," kata Sutarman di kantornya, Mabes Polri Jakarta, Senin 28 Oktober 2013.
Sutarman menyatakan akan segera memperjuangkan masalah kesejahteraan anggota Polri di DPR RI. Sebab yang menetapkan anggaran itu di Komisi III DPR RI.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Sutarman menyatakan akan segera memperjuangkan masalah kesejahteraan anggota Polri di DPR RI. Sebab yang menetapkan anggaran itu di Komisi III DPR RI.
"Kami tetap harus memperjuangkan di DPR untuk meningkatkan kesejahteraan anggota sesuai kemampuan APBN," ujarnya.
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), menilai, tidak ada program yang menonjol dari Komjen Pol Sutarman sebagai Kapolri baru.
Hampir semua program prioritas Sutarman sama dengan program kerja Jenderal (Pol) Timur Pradopo selaku Kapolri yang lama.
Kepala Biro Penelitian Kontras Chrisbiantoro menuturkan, beberapa program yang disampaikan Sutarman meliputi, pengamanan Pemilu, meningkatkan pemberantasan kasus korupsi bersinegi dengan KPK dan Kejaksaan.
Kemudian peningkatan penanggulangan terorisme, pengembangan program deradikalisasi serta peningkatan profesionalisme anggota Polri.
"Dari semua program prioritas Kapolri baru tidak ada yang signifikan, kami pesimis ada perubahan besar pada kepemimpinan Sutarman," ujarnya.
Kontras memprediksi kepemimpinan Sutarman tidak membawa perubahan pada level preventif. Hal itu disebabkan karena programnya tidak disertai ukuran yang konkret.
"Programnya juga tidak menjawab bagaimana mengungkap jejaring dari teroris, mengingat setiap operasi Densus 88 didominasi untuk membunuh target ketimbang upaya untuk mendapatkan informasi lebih dari pelaku," katanya.
Kontras juga menilai tidak melihat ada upaya merekonstruksi relasi Polri dan TNI untuk mengurangi atau menghindari terjadinya bentrokan antar institusi, baik bersifat individual maupun grup.
Kepala Divisi Advokasi Hukum dan HAM Kontras, Yati Andriani menambahkan, sepanjang kepemimpinan Timur Pradopo menjabat Kapolri, Kontras mencatat telah terjadi 1064 kasus tindak kekerasan, baik secara langsung oleh anggota polisi ataupun berupa pembiaran.
Hal itu terjadi dari 2011 sebanyak 112 kekerasan, 2012 sebanyak 448 kekerasan, dan tahun 2013 sebanyak 504 kekerasan.
Akibat tindak kekerasan itu, terdapat 5931 orang menjadi korban. Kasus yang paling paling banyak dilakukan Polri adalah penembakan dengan jumlah 278 peristiwa, penganiayaan 184 peristiwa, penangkapan sewenang-wenang 229 peristiwa, disusul tindak penyiksaan sebanyak 118 peristiwa. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kami tetap harus memperjuangkan di DPR untuk meningkatkan kesejahteraan anggota sesuai kemampuan APBN," ujarnya.
