Agus Marto Beberkan Kejanggalan Proyek Hambalang

Agus Martowardojo dan Bu Pur
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

VIVAnews - Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui, ada delapan temuan penyimpangan pada kontrak tahun jamak proyek Hambalang, Bogor yang diajukan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Indikasi penyimpangan itu merupakan hasil audit internal Inspektoral Jenderal Kementerian Keuangan.

Meski demikian, Agus tidak membeberkan semua penyimpangan tersebut saat bersaksi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa 10 Desember 2013. Agus duduk di kursi saksi untuk terdakwa Deddy Kusdinar.

1 Poin dari Markas Persib Cukup Membuat Bhayangkara FC Bersyukur

Beberapa indikasi penyimpangan itu antara lain: surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tidak ditandatangani Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Dokumen ini malah diteken Sesmenpora Wafid Muharam.

Kemudian, imbuhnya, permohonan persetujuan kontrak tahun jamak itu malah melampirkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) tahun tunggal. Selanjutnya, rekomendasi teknis pembangunan gedungĀ  juga tidak ditandatangani Menteri Pekerjaan Umum.

Sayangnya, hasil audit internal penyimpangan tersebut ditemukan jauh setelah permohonan kontrak tahun jamak proyek Hambalang yang diajukan Kempora itu disetujui.

Agus memaparkan bahwa audit internal oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) dilakukan selama delapan bulan dan selesai pada Januari 2013. Setelah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan hasil audit investigatif tahap pertama.

Di samping itu, menurut Agus, ada tiga ruang lingkup permasalah dalam pengajuan kontrak proyek Hambalang. Pertama, kenapa anggaran anggaran yang awalnya Rp125 miliar bisa naik menjadi Rp275 miliar, kemudian naik lagi jadi Rp400 miliar. "Yang tahu ialah kementerian olahraga. Dan untuk mendapatkan persetujuan, anggaran itu pasti dibahas dengan komisi DPR terkait, yaitu Komisi X," jelas Agus.

Kedua, mekanisme penambahan anggaran yang dibahas oleh Kemenpora dan Komisi X DPR. Agus mencatat sepanjang tahun 2010, Kemenpora dan Komisi X DPR telah menggelar sembilan kali pertemuan membahas anggaran proyek Hambalang.

Ketiga, adalah kontrak tahun jamak terkait dengan pengadaan barang dan jasa. "Nah kalau mereka ingin melakukan kontrak lebih dari satu tahun dan kontraknya tidak dapat dipisah-pisahkan, itu namanya pengadaan tahun jamak. Nah, kalau tahun jamak harus meminta perizinan dari Kemenkeu. Kemenkeu dalam hal ini berhubungan dengan Dirjen Anggaran," paparnya. (umi)

BUMI Resources Cetak Laba Bersih US$117,4 Juta di Tahun 2023
Game MMORPG Tarisland.

Game MMORPG Tarisland Siap Menggebrak, Ada Streamer Indonesia

Nimo secara khusus mengundang game MMORPG Tarisland yang sangat dinantikan-nantikan. Para tamu yang diundang, di antaranya streamer Depinaa dari Indonesia.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024