- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan ada banyak manfaat dengan program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Bahkan, e-KTP manfaatnya tak hanya untuk mendata penduduk, tetapi bisa digunakan untuk kepentingan lain.
Saat ini saja, sudah 29 bentuk kerjasama antar lembaga untuk pemanfaatan e-KTP. "Tadi dalam rapat pertemuan, semua instansi yang sudah bekerja 22 itu, menyatakan betapa bermanfaatnya bagi kami data e-KTP, data administrasi kependudukan yang dimiliki Kemendagri untuk berbagai keperluan," kata Gamawan usai penandatanganan Mou pemanfaatan e-KTP dengan beberapa lembaga di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis 20 Februari 2014.
Misalnya, kata dia, e-KTP bisa dimanfaatkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk kepentingan kejahatan teroris. Selain itu, ada juga untuk kepentingan perpajakan, dan kepolisian.
"Kemarin ada beberapa teroris yang bisa kita tangkap dengan memberikan data. Dengan data yang kita berikan, dari 172 juta yang lebih kita rekam itu, kemarin ada dua yang ditemukan sidik jarinya sehingga terungkap lima teroris. Itu contoh," kata dia.
Selain penangkapan teroris, kata Gamawan, ada juga kemanfaatan lain, seperti efektivitas keuangan misalnya perbankan, pertanahan dan lainnya.
"Ini akan terus kita kembangkan dan akan up grade lagi karena data base sudah dimiliki pemanfaatannya untuk apa saja, misalnya mengelompokkan berapa keluarga miskin, siapa namanya, di mana dia tinggal, bagaimana dia keluar dari situ, mengurangi jumlahnya kalau sudah keluar sehingga data itu betul-betul akurat," ujar dia.
Pencucian Uang
E-KTP ini juga bisa digunakan untuk mencegah pencucian uang. "Kalau basis keluarganya tahu, saya anak saya siapa. Kejahatan aliran uang itu bisa kepada anak, istri, kalau saya punya KK dan data itu sudah dimiliki, itu kan tinggal lihat aliran uang kepada anak, adik, istrinya. Dengan data ini bisa membantu PPATK kan orang mungkin pintar," kata dia.
Atas asas kemanfaatan itu, kata Gamawan, maka rekaman penduduk itu harus terus ditingkatkan. Untuk itu, kata dia, saat ini pihaknya akan membahas mengenai cara memperbaharui data kependudukan dan pemanfaatannya agar bisa digunakan lebih luas lagi.
"Misalnya, salah satu, bagaimana orang dapat NPWP dari sekian persen dari jumlah penduduk. Bagaimana BPN bisa memanfaatkan ini untuk pertanahan. Ini kan orang beli tanah di Jakarta pakai KTP Jakarta, beli tanah di Sulawesi pakai KTP Sulawesi, itu tidak ada lagi dengan ada aturan nanti, itu akan mendorong untuk merekam sidik jarinya," kata dia. (ren)
Nurul Ghufron Bakal Disidang Etik Dewas KPK pada 2 Mei Terkait Mutasi Pegawai Kementan
ewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rencananya akan menggelar sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 2 Mei 202 mendatang.
