VIVAnews - Direktur Eksekutif Forum on Indonesia Development (Infid) Don Marut mengingatkan agar Pemerintah mencari solusi dari utang tidak sah Pemerintah saat membeli 39 kapal 39 kapal perang eks Jerman Timur pada 1992.
"Penyelidikan, dokumen, pendapat pakar sudah mencuat dalam pembelian kapal kontroversial ini," kata Don saat membuka seminar bertajuk 'Pertahanan dan Keamanan Maritim Indonesia dan Persoalan Pengadaan Peralatan Kapal Perang melalui Utang Luar Negeri,' di Jakarta, Rabu 15 April 2009.
Ia menilai pembelian 39 kapal itu tidak sah karena tidak membawa manfaat bagi masyarakat. "Dalam seminar ini diharapkan ada solusi bagaimana membuat utang itu bermanfaat," kata dia.
Senada dengan dia, pakar dari Evangelischer Entwicklungsdienst e.V Jerman, Peter Lanzet menegaskan utang pembelian kapal itu bisa gugur karena bisa jadi melanggar hukum internasional. "Utang itu bisa menjadi najis karena tidak bermanfaat bagi masyarakat," kata dia.
Peter menjelaskan utang itu bisa gugur jika utang untuk pembelian kapal itu digunakan untuk kepentingan perseorangan, pelanggaran HAM, membiayai diskriminasi, dan pelanggaran lainnya.
Proyek pembelian kapal perang di era Menteri Riset dan Teknologi BJ Habibie itu sempat menuai protes dari Dewan Perwakilan Rakyat. Desember tahun lalu, Komisi Pertahanan DnPR membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut kerugian negara yang timbul karena pembelian kapal perang itu.
DPR menilai kapal-kapal yang dibeli langsung oleh TNI itu tidak bisa digunakan langsung. DPR juga mendesak agar pemerintah meminta pemerintah Jerman mengembalikan dana atas pembelian 39 unit kapal perang bekas pada tahun 1992 itu senilai US$ 560 juta.
Airlangga Dapat Dukungan Satkar Ulama jadi Ketum Golkar Lagi, Didoakan Menang Aklamasi
Dukungan ke Airlangga Hartarto, untuk kembali memimpin Partai Golkar, terus berdatangan. Kali ini, dari organisasi didirikan Golkar, yakni Satuan Karya atau Satkar Ulama.
