- tvOne
VIVAnews - Kasus tertangkap basahnya praktik pungutan liar (pungli) di jembatan timbang Subah, Kabupaten Batang, kini ditangani Inspektorat Provinsi Jateng. Pemprov Jateng akan menelusuri aliran uang pungli tersebut.
"Saya menduga saja, apakah berhenti di situ saja (petugas Dishubkominfo Jateng di jembatan timbang Subah) atau tidak," kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di sela peringatan Hari Buruh Internasional di Kantor Gubernuran, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis 1 Mei 2014.
Saat ini, jelas Ganjar, kasus pungli yang melibatkan petugas Dinas Perhubungan Jateng itu prosesnya ditangani langsung Inspektorat Provinsi Jateng. Di mana para pelaku yang terlibat pungli di jembatan timbang, Subah Kabupaten Batang pada Minggu 27 April 2014 itu masih dimintai keterangan mendetail oleh inspektorat.
Ganjar juga memberikan waktu sepekan kepada kepala Dishubkominfo Jateng supaya bisa menyelesaikan secara tuntas semuanya. "Saya memantau perkembangannya, dan meminta kepada kepala Dishubkominfo Jateng segera menyelesaikan," ujarnya.
Menjawab apakah pihaknya akan memberikan sanksi mutasi kepada kepala Dishubkominfo Jateng, gubernur menegaskan tidak akan melakukan mutasi. "Tidak ada mutasi, hanya akan menjadi catatan saja bagi pejabat bersangkutan," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan, kondisi jembatan timbang yang ada di Jateng secara umum memang belum ideal, baik personel dan peralatan pendukung. "Belum ada (jembatan timbang) yang ideal, perlu dibenahi," ujarnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso, menyatakan bahwa untuk menghentikan praktik pungli tersebut, gubernur harus mengusut tuntas ke mana aliran uang dari hasil pungli di jembatan timbang.
"Jadi, kalau sudah menemukan ya, follow ke mana uang itu. Jangan-jangan sampai ke atas. Biar jadi syok terapi," tuturnya.
Gubernur, kata dia, seharusnya tidak semata-mata hanya menyalahkan Dishubkominfo terkait praktik pungli di Kabupaten Batang tersebut. Karena besar kemungkinan hal itu merupakan kasus terselubung yang melibatkan jajaran di tingkat atas.
"Yang kena denda seharusnya adalah pelaksana usaha transportasi. Jangan dibebankan pada pelaku saja. Meski dia memang salah," beber politikus PKS itu.
Terlebih, jika mengacu pada perda tentang jembatan timbang, menurut Hadi, diharuskan adanya fasilitas yang memadai seperti alat penurunan barang, gudang, dan sebagainya. Sementara itu, berdasarkan pantauannya sebanyak 17 titik jembatan timbang di Jateng tidak ada fasilitas tersebut.
"Mau menurunkan di mana, kalau tidak ada lapangan parkir. Fasilitas harus dipenuhi dulu. Gubernur ini nanggung, adakan fasilitasnya dulu. Jadi, perda bisa dilaksanakan," tuturnya.
Laporan: Ryan Dwi | Semarang
Plot Twist, Lee Mijoo Jalin Asmara dengan Pesepakbola Top Song Bum-keun
Biz Enter melaporkan Lee Mijoo mengunjungi Jepang untuk bertemu dengan Song Bum-keun yang saat ini sedang merumput di salah satu klub sepakbola di Jepang, Shonan Bellmare
