- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Memanasnya suhu politik jelang Pilpres 2014 patut menjadi perhatian banyak pihak. Utamanya rawan penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah kemasyarakatan oleh pejabat sekelas gubernur dan kepala daerah di kabupaten/kota.
Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto, Minggu 8 Juni 2014 mengatakan, penyelewengan dana bansos dan hibah kemasyarakatan bukanlah isu baru jelang Pilpres 2014. Mengingat penyalahgunaan kedua dana anggaran itu kerap sekali dijadikan andalan oleh sejumlah partai yang anggotanya menjadi legislator serta kepala daerah yang punya wewenang penuh.
"Utamanya hibah kelompok masyarakat yang berasal dari proposal. Biasanya diusulkan golongan tertentu yang merupakan pendukung capres dan cawapres tertentu pula, " kata dia di Semarang.
Eko menambahkan, bukan rahasia lagi jika di Jawa Tengah sejumlah kepala daerah di 35 kabupaten/kota berangkat dari parpol yang mengusung pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. Bukan tidak mungkin, upaya memuluskan dukungan adalah memanfaatkan anggaran yang bersumber dari APBD itu.
"Khususnya bansos hibah di kabupaten/kota patut diwaspadai. Apalagi Gubernur Ganjar Pranowo di tahun kepemimpinannya telah mengalokasikan Bansos naik hingga 100 persen lebih," katanya.
Kata Eko, dana bantuan sosial pada APBD Jateng 2014 sebesar Rp31,6 miliar, naik 106,53 persen atau Rp16,3 miliar dibandingkan APBD Jateng 2013 yang hanya Rp15,3 miliar sangat mungkin sekali dikorupsi.
Meskipun secara prinsip dan praktiknya nanti dana bansos yang dinaikkan drastis mencapai 100 persen oleh Gubernur Jateng adalah peruntukan utamanya untuk rumah tak layak huni dan pendidikan. Namun, mengingat Pilpres 2014 ini sangat diprediksi memanas, bukan tidak mungkin bansos menjadi alat untuk kepentingan politik.
“Jangan sampai harapan Presiden yang telah jelas menginisiasi pemberantasan korupsi terciderai oleh korupsi dan hibah dan bansos, khususnya bagi pejabat sekelas gubernur dan kepala daerah," katanya.
Selain itu, munculnya angka penyelewengan yang sangat tinggi dari mulai 2008 sampai 2013 membuat pekerjaan rumah (PR) tersendiri bagi pemprov Jateng dalam menggunakan bansos di tahun 2014. Terlebih, Eko yang sejak awal menyoroti janji Ganjar semasa kampanye Pemilihan Gubernur Jateng 2013 lalu.
"Sebagaimana janjinya saat kampanye dulu, dana bansos tidak dinaikkan tapi kenyataannya naik lebih dari 100 persen. Pengawasan penyaluran dana ini harus diperketat, apalagi dana bansos selalu bermasalah setiap tahun sejak 2008 hingga 2012," katanya.
Apalagi, lanjut dia, kasus korupsi dana bansos ini masih banyak yang belum dituntaskan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dengan adanya kecurangan, maka hal itu akan membuat rentetan sejarah bahwa bansos menjadi ladang empuk bagi perilaku korup di negeri ini.
Terinspirasi Langkah Indonesia, Amerika Serikat Suarakan Penundaan dan Perubahan Kebijakan EUDR
Airlangga: Implementasi EUDR jelas akan melukai dan merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan yang begitu penting buat kami seperti kakao, kopi, karet, produk kayu.
