Pengelola Lokalisasi di Malang yang Bakal Ditutup Mengadu ke DPRD
- VIVAnews/Tudji Martudji
VIVAnews - Program penutupan tujuh lokalisasi di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, terus dikebut. Rencananya, per November nanti semua lokalisasi permanen itu tidak beroperasi lagi.
Namun, kelompok kerja pengelola wisma di tujuh lokalisasi menyatakan khawatir atas program Pemkab itu. Mereka takut roda perekonomian tidak berjalan jika lokalisasi berubah bentuk menjadi sentra industri rumah tangga. Kelompok kerja dari tujuh lokalisasi lantas menyerahkan tuntutan dan pernyataan sikap pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Senin, 8 September 2014.
“Ada empat pernyataan sikap dan tuntutan pokja pengelola wisma kepada DPRD terkait rencana penutupan lokalisasi,” kata N Husnul Hakim Syadad, koordinator advokasi kebijakan yayasan Paramitra yang ikut mendampingi rombongan pokja, Senin 8 September 2014.
Tuntutan tersebut, antara lain, meminta Pemkab melakukan kajian atas dampak penutupan, memberikan solusi atas persoalan yang muncul usai penutupan, memberikan kemudahan izin alih fungsi lokalisasi menjadi tempat yang lebih produktif dan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan khusus tentang penanggulangan penyebaran HIV/AIDS.
“Pokja khawatir pasca penutupan akan berdampak buruk pada ekonomi dan pendapatan mereka. Karena, sesuai rencana awal, Pemkab akan mengubah kawasan lokalisasi untuk dijadikan berbagai sentra kerajinan industri rumah tangga,” ujarnya.
Sekitar 20 orang rombongan Pokja diterima di Ruang Serba Guna di kantor DPRD Kabupaten Malang. Di depan DPRD, Husnul menekankan pentingnya Pemkab memiliki peraturan khusus untuk mengantisipasi penyebaran HIV/AIDS akibat dibubarkannya lokalisasi terpusat.
“Bentuknya bisa berupa Perbup (Peraturan Bupati) tentang lembaga khusus di desa yang melakukan layanan khusus HIV/ADS pada warga setempat. Sebab, PSK akan tersebar dan bisa saja melakuan praktik kembali di jalanan dan di daerah yang belum tersentuh pelayanan HIV/AIDS seperti di lokalisasi,” ujarnya.
Tuntutan tersebut segera diterima anggota DPRD dari sejumlah fraksi. Namun, Dewan belum bisa memberikan solusi dan kebijakan khusus tentang tuntutan itu.
“Saat ini, kami bisa menampung tuntutan ini, sambil menunggu alat kelengkapan DPRD terbentuk. Nantinya, masalah ini akan dibahas pada komisi yang khusus menangani masalah ini,” kata Didik Gatot Subroto, anggota DPRD dari Fraksi PDIP.
Pemkab Malang berencana menutup tujuh lokalsasi per November 2014 mengikuti peraturan Gubernur Jawa Timur. Dari data milik pokja dari tujuh lokalisasi terdapat 358 pekerja seks komersial dan 99 mucikari yang tinggal di lokalisasi Suko di Kecamatan Sumber Pucung, Kebobang di Kecamatan Wonosari, Slorok di Kecamatan Kromengan, Girun di Kecamatan Gondanglegi, Embong Miring di Kecamatan Ngantang, Kalikudu di Kecamatan Pujon, dan Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan. (one)
Suzuki Nex II Edisi 2024 Mengaspal, Ini Perubahannya
Suzuki Indonesia kembali menghadirkan penyegaran pada salah satu sepeda motor terpopulernya, Nex II.
