Jokowi: Pelat B Dilarang, Orang Jakarta Bisa Balas Dendam

"Nanti jangan-jangan kita yang di Jakarta mencegat orang masuk ke Jakarta. Diminta bayar tiket kalau orang masuk ke Jakarta," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jum'at, 19 September 2014.

Jokowi menegaskan, kebijakan seperti itu bila diterapkan di wilayah manapun di Indonesia hanya akan menimbulkan potensi ketidakharmonisan antar warga. Bahkan dia menilai akan terjadi konflik antar warga kota.

"Kita ini malah jadi mensekat-sekat dan mengkotak-kotakkan kalau seperti itu. Nanti jadi

ramai," ucap Jokowi.

Menurut Presiden terpilih itu, bila suatu kota ingin mengurangi volume kendaraan dari luar, akan lebih baik bila pemerintah kota itu membangun moda transportasi massal (shuttle). Bukannya membatasi kendaraan dari luar yang ingin masuk.

"Yang terpenting adalah bagaimana menyiapkan transportasi massal yang murah. Tidak menggunakan mobil dari satu kota ke kota lain," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung dan Bogor sepakat untuk menerapkan kebijakan satu hari tanpa kendaraan pelat B atau kendaraan dari wilayah Jakarta masuk kawasan mereka. Ini untuk mengurangi kemacetan panjang yang kerap terjadi saat akhir pekan.

Pemerintah Kota Bogor akan melarang kendaraan dengan pelat nomor Jakarta melintasi jalan utama di Kota Bogor. Kebijakan tersebut, akan dilakukan mulai awal 2015. Kebijakan ini telah dikaji tim Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Prioritas (TP4) bentukan Wali Kota Bogor, Bima Arya.

Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman mengatakan, kebijakan menahan kendaraan plat nomor Jakarta yang ingin masuk ke Bogor menjadi cara ampuh untuk mengatasi kemacetan.

"Kami sudah ada wacana sehari tanpa kendaraan pelat B. Baik itu warga Kota Bogor maupun yang akan masuk ke Kota Bogor," katanya saat ditemui di Balai Kota Bogor, Rabu, 17 September 2014. [Baca selengkapnya ]