Sumber :
- Antara/ Sigid Kurniawan
VIVAnews
- Sedikitnya 500 warga dari empat desa yakni Glagah, Paliyan, Sindutan, dan Jakalan Kecamatan Temon Kulon Progo, mendatangi kantor Gubernur DIY, di Kepatihan, Selasa 7 Oktober 2014.
Kedatangan warga yang tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) yang merupakan petani pesisir selatan Kulonprogo ini untuk meminta kejelasan rencana turunnya Izin Penetapan Lokasi (IPL) bandara oleh Gubernur DIY.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Kedatangan warga yang tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) yang merupakan petani pesisir selatan Kulonprogo ini untuk meminta kejelasan rencana turunnya Izin Penetapan Lokasi (IPL) bandara oleh Gubernur DIY.
"Kami adalah warga yang menolak pembangunan bandara tanpa syarat. Kedatangan kami ke Kepatihan untuk bertemu dengan Pak Gubernur," kata Humas WTT, Martono, kepada VIVAnews.
Ia menjelaskan, ada tiga tuntutan yang disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri asisten pembangunan dan kesejahteraan Pemprov DIY, Didi Purwadi.
"Pertama, kami menolak pembangunan bandara di Temon tanpa syarat. Kedua, kami menolak pendataan dan ketiga sosialiasi yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu dianggap batal karena tidak mewakili aspirasi warga. Karena itu kami mohon agar IPL di Temon dibatalkan," papar Martono.
Menurut dia, selama ini sosialiasi yang dilakukan tidak pernah menyentuh langsung pada warga petani pesisir. "Bahkan setiap kali kami tanyakan ke kecamatan atau ke kelurahan tidak ada yang bisa menjelaskan," ujarnya.
Martono menegaskan, warga yang tergabung dalam WTT tidak akan pernah mau melepas tanah yang selama ini telah memberi mereka penghidupan.
"Tanah tersebut sudah kami tempati sejak nenek moyang kami. Kami mencari nafkah dan hidup di sana, dan kami sejahtera. Belum tentu ada bandara kami bisa sejahtera," kata dia.
Martono menyarankan, sebaiknya Pemprov DIY yang memiliki banyak ahli untuk segera mencari lokasi lain atau di lahan yang tidak produktif.
"Masih banyak daerah lain di Kulonprogo yang masih butuh untuk dikembangkan dan dibangun, jangan wilayah kami," pintanya.
Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Pemrov DIY, Didi Purwadi, menyatakan, pihaknya akan menyampaikan semua permintaan warga tersebut. Saat ini, Gubernur DIY tidak bisa menemui WTT karena tengah berada di Surabaya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kami adalah warga yang menolak pembangunan bandara tanpa syarat. Kedatangan kami ke Kepatihan untuk bertemu dengan Pak Gubernur," kata Humas WTT, Martono, kepada VIVAnews.
