"Lebih Baik Telat Lima Hari, Baik Lima Tahun ke Depan"

Presiden Joko Widodo
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar

VIVAnews - Indonesian Corruption Watch (ICW) mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak membentuk kabinet transaksional. Karena Jokowi dalam kampanyenya telah berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, maka para kabinetnya pun wajib diisi orang-orang yang berintegritas.

"Jangan sampai nila setitik rusak susu sebelanga. Lebih baik terlambat lima hari, baik lima tahun ke depan," kata Koordinator ICW, Emerson Yuntho di Apa Kabar Pagi tvOne, Sabtu 25 Oktober 2014.

Emerson mengatakan, dalam penyusunan kabinet, ICW menitikberatkan pada empat standar, yakni integritas, kapasitas, leadership, dan keberanian. Maka, dari delapan nama yang dinilai KPK dan PPATK tidak layak mengisi kabinet, sebaiknya Jokowi mengamini hal itu.

"Karena terjadi di era SBY ada aktif diproses kasus korupsi, kami tidak ingin terjadi di era Jokowi. Jangan sampai setelah dua tiga hari dilantik diperiksa KPK, ini malu besar," ujarnya.

ICW lanjut Emerson, menyadari dalam penyusunan kabinet, selalu ada nuansa politik transaksional. Akan tetapi komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih jauh lebih penting dari ego sektoral elite.

5 Potret Dahsyatnya Erupsi Gunung Ruang di Sulut, Muntahkan Lava dan Petir

"Kami ingatkan Jokowi untuk membentuk kabinet bersih bukan transaksional. Orang yang bersih dan terbebas dari praktik korupsi," tegasnya.

KPK dan PPATK sebelumnya dilibatkan Presiden Jokowi untuk melacak rekam jejak calon menterinya. Dari hasil penelusuran KPK dan PPATK, Jokowi mengakui ada .

KPK telah memberi daftar kuning dan merah untuk nama-nama yang dinilai tidak layak menjadi menteri. [Baca ]

"Kemarin kami sampaikan itu (nama-nama calon menteri) kepada PPATK dan KPK. Ada delapan nama yang tidak diperbolehkan," ujar Jokowi dalam keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu 22 Oktober 2014.

Siapa delapan nama itu, Jokowi tidak bisa menyebutkan. Yang pasti, kata Jokowi, delapan nama yang diberi catatan oleh KPK itu akan segera diganti. "Ya iya, masa nggak diganti. Terus yang ngisi siapa," kata Jokowi. (art)

Mitsubishi New Pajero Sport

Bukan Fortuner, Nomor Pelat TNI yang Viral Ternyata Terdaftar untuk Pajero Sport

Pengemudi Fortuner arogan yang memakai pelat nomor TNI akhirnya ditangkap pihak kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka. Ternyata, pelat TNI itu untuk Pajero Sport.

img_title
VIVA.co.id
18 April 2024