VIVAnews - Pemerintah akan mengucurkan dana talangan kepada PT Minarak Lapindo Jaya guna dibayarkan kepada masyarakat Sidoarjo yang tanahnya terkena dampak semburan lumpur.
Dana talangan yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat Sidoarjo itu sebesar Rp781 miliar atau 20 persen dari total uang yang akan dibayar Lapindo.
"Kami tadi rapat dengan Presiden untuk memutuskan penyelesaian sisa pembelian tanah di kawasan terdampak lumpur Sidoarjo," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuldjono, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 18 Desember 2014.
Menurut dia, total dana yang akan dibayar Lapindo adalah Rp3,8 triliun. Namun, Lapindo hanya sanggup membayar Rp3,03 triliun, sehingga masih kurang Rp781 miliar.
"Lapindo sudah menyatakan tidak ada kemampuan lagi untuk beli tanah itu," Basuki menambahkan.
Namun, pemberian dana talangan itu tidak serta merta diberikan. Lapindo harus menyerahkan 80 persen tanah terdampak yang sudah dibeli kepada pemerintah.
Jika Lapindo sudah membayar sebesar Rp781 miliar ke pemerintah selama empat tahun, tanah seharga Rp303 triliun itu akan dikembalikan ke Lapindo.
"Lapindo diberi waktu 4 tahun. Kalau mereka bisa melunasi Rp781 miliar, maka tanah itu akan dikembalikan lagi ke Lapindo," ujarnya.
Namun, pemerintah juga harus memiliki surat kuasa jual. Agar, jika nanti Lapindo tidak bisa melunasi, pemerintah bisa menjual tanah itu. Basuki sudah menghubungi Chief Executive Officer (CEO) Minarak Lapindo Jaya, Nirwan Bakrie. Menurut Basuki, Nirwan setuju dengan kebijakan pemerintah itu.
"Beliau setuju kalau Lapindo bisa bayar 20 persen itu, semua kita kembalikan," ujarnya.
Dana sebesar Rp781 miliar untuk masyarakat Sidoarjo itu akan diambilkan dari APBN Perubahan 2015.
Menteri Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto mengatakan, keputusan Presiden itu semata hanya untuk kepentingan rakyat Sidoarjo yang sudah lama menunggu pembayaran.
"Presiden tidak berpikir ke mana-mana, hanya memikirkan bagaimana nasib rakyat ini. Hal-hal lain berkaitan tentang Lapindo nanti kita pikirkan. Tetapi, yang pasti pemerintah siap untuk sementara membayarkan yang seharusnya dibayar Lapindo," tuturnya. (art)
Bukan Hanya Palestina, Ini 9 Negara yang Belum Diakui Keanggotannya oleh PBB
PBB memiliki anggota sekitar 193 negara. Namun, di luar jajaran negara-negara tersebut, terdapat setidaknya 9 negara yang belum mendapat pengakuan sebagai anggota PBB.
