- NTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengevaluasi pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial di seluruh daerah. Hasilnya, berdasarkan hasil rapat kabinet, Presiden Joko Widodo meminta seluruh dana bansos disalurkan lewat satu kementerian alias satu pintu.
Pemerintah belum memutuskan satu kementerian yang bertanggung jawa atas penyaluran dana bansos itu. Tapi, Komisi Pemberantasan Korupsi merekomendasikan dana itu disalurkan hanya lewat Kementerian Sosial.
“Saat ini Bansos sedang dievaluasi. Evaluasi itu sesungguhnya rekomendasi dari KPK juga,” kata Menteri di Malang, Jawa Timur, Selasa, 23 Desember 2014.
Menurutnya, KPK memberi rekomendasi untuk melakukan evaluasi karena ditemukan banyak penyalahgunaan bansos untuk hal yang tidak sesuai peruntukan. Di banyak tempat, bansos sering disalahgunakan saat pemilu kepala daerah (pemilukada).
“Mestinya sasaran sesuai peruntukan. Akhirnya mengarah pada tim sukses atau tim pemenangan,” kata Khofifah.
Fakta lain, kata Menteri, besaran dana bansos di sejumlah daerah meningkat terutama menjelang proses pemilukada. Temuan itu terjadi hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu cara untuk mencegah penyelewengan adalah pemusatan bansos di satu pintu.
Khofifah menyebut, pada dua kali rapat kabinet, Presiden menyebut bansos akan terpusat pada satu pintu meski tanpa menyebut satu nama kementerian.
Jika dipusatkan pada satu pintu, katanya, akan memudahkan pengawasan oleh pemerintah maupun masyarakat.
“Jika difokuskan pada sejumlah kementerian/lembaga mungkin akan memudahkan monitoring. Tapi belum diputuskan kementerian apa. Sepertinya Presiden sama dengan KPK, akan memusatkan satu pintu,” ujarnya. (ase)
Baca berita lain:
Negara Ini Tuduh Iran sebagai Negara Teroris, Kok Bisa?
Argentina menuduh Iran sebagai pelaku tindakan terorisme. Tuduhan ini muncul setelah lebih dari tiga dekade serangan yang mengakibatkan korban jiwa di Buenos Aires, Argen
