VIVAnews - Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti menilai penyelesaian konflik Ambalat tidak cukup hanya dengan diplomasi. Menurutnya, masalah Ambalat mengandung sisi pertarungan militer.
"Era ini adalah era darurat dimana diplomasi harus ditunjang dengan kekuatan tempur," kata Ikrar dalam diskusi bertajung 'Manajemen Pemerintahan Sipil-Militer vs Militer-Sipil' di Jakarta, Selasa 2 Juni 2009. Oleh karena itu, menurutnya, pertahanan Indonesia harus diperkuat.
Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu juga mengkritisi kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Menurutnya, seharusnya pimpinan negara bisa mengkoordinir semua kekuatan untuk memenangkan pertempuran. "Siapa coba yang menurunkan anggaran pertahanan dua kali dalam satu periode."
Ia pesimis Ambalat akan dimenangkan Indonesia jika masalah itu dibawa ke Mahkamah Internasional. "Saya khawatir, nanti akan berujung seperti Sipadan dan Ligitan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan menilai politik luar negeri yang dianut Demokrat adalah mengutamakan diplomasi. "Saat ada pemotongan anggaran, tidak hanya Dephan. Semua departemen kena," jelasnya.
Selain itu, Syarif berpendapat TNI pun tidak bisa langsung menembak kapal Malaysia yang masuk perairan Indonesia. "Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Semua harus melalui diplomasi," jelasnya.
Menurutnya, cara-cara konfrontasi terlalu beresiko. "Apa kita siap menghadapi kapal Malaysia? Apakah kita juga siap untuk memobilisasi massa yang nantinya bisa mati di Malaysia?"
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
