- Vivanews/Tasya
VIVA.co.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I ke Presiden Joko Widodo, Senin, 12 Oktober 2015.
Ketua BPK Haris Azhar Azis menjelaskan, untuk saat ini hasil pemeriksaan BPK terhadap pemerintah pusat masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). "Laporan pemerintah pusat itu sejak tahun 2009 sampai 2014, masih belum meningkat masih wajar dengan pengecualian (WDP). Ada beberapa masalah yang sifatnya masih materialistik, yang intinya adalah masih di bawah standar," ujar Haris di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2015.
Menurut Haris, BPK telah meminta Presiden Jokowi untuk meningkatkan hal ini. Apalagi, tahun 2015 akan selesai. "Tadi saya sampaikan ke bapak Presiden mohon bapak Presiden kepada seluruh kementerian dan lembaga mengingatkan terus supaya di tahun 2015 yang akan kita periksa di 2016 opini WDP ini meningkat ke WTP," ujarnya menambahkan.
Dengan status yang masih WDP untuk pemerintah pusat, Haris mengatakan ada tiga hal yang menjadi masalah. Pertama kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, kedua kewajaran harga-harga, dan ketiga sistem pengendalian internal (SPI).
Dia menjelaskan, untuk SPI memang seharusnya dikelola oleh Inspektorat Jenderal. Kalau berjalan, akan berdampak positif. "Biasanya kalau itu berjalan maka yang kedua yaitu kepatutan pada perundang-undangan itu umumnya turun pelanggarannya. Dan kewajaran tentang harga-harga, transaksi belanja dan sebagainya, juga makin sesuai dengan peraturan yang angka-angka wajar," ujar mantan anggota DPR ini.
Dengan begitu, maka persoalan mark up anggaran yang sering terjadi, maupun persoalan keuangan di pemerintah pusat bisa diminimalisir. BPK menilai, ada tren positif yang dilakukan pemerintah selama hampir satu tahun ini. "Hasil pemeriksan semester I kita itu membaik terus membaik. Kami meminta Presiden supaya menjaga mood yang baik ini."
(mus)
Presiden: Proyek Kereta Bandara Selesai Sesuai Target 2017
Terkendala lahan yang belum dibebaskan
