Risma Tak Terima Dituduh Punya Anggaran Tak Jelas

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini alias Risma.
Sumber :
VIVA.co.id - Tri Rismaharini alias Risma tak terima dituduh memiliki anggaran tak jelas atau tak dapat dipertanggungjawabkan saat dia menjabat wali kota Surabaya.
Risma: Jerman Sumbang Rp1,5 Triliun untuk Bangun Trem

Didik Prasetiyono, juru bicara Risma, menilai, laporan yang menyebutkan ada uang Pemerintah Kota Surabaya tahun 2013 sebesar Rp108,2 miliar yang tak dapat dipertanggungjawabkan adalah fitnah belaka. Menurut Didik, laporan itu bertendensi merusak citra Risma sebagai calon wali kota petahana Surabaya. 
Ahok Sewot Jakarta Disebut Berantakan Dibanding Surabaya

"Itu kabar bohong yang ingin menjatuhkan elektabilitas Bu Risma," kata Didik saat dihubungi VIVA.co.id pada Sabtu malam, 7 November 2015.
Siswa SD Menangis Agar Risma Tak Jadi Calon Gubernur Jakarta

Didik, yang juga Juru bicara Tim Kampanye pasangan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana, meminta publik tak terkecoh dengan laporan-laporan semacam itu. Kalau pun laporan itu benar, lebih baik aparat penegak hukum yang menyampaikan dan menindaklanjutinya.

Informasi tentang uang Pemerintah Kota Surabaya yang disebut tak jelas itu mula-mula diungkapkan Uchok Sky Khadaffi, direktur Centre for Budget Analysis (BGA). Katanya, "Ada Rp108,2 miliar anggaran (Pemerintah Kota Surabaya) tak jelas era Risma berkuasa.”

Uchok menegaskan, laporan itu bukan hasil karangannya, melainkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester I tahun 2013. Angka itu adalah akumulasi dari sejumlah kasus, yakni sebanyak 194 kasus.

Uchok menambahkan, dalam kasus itu, sebenarnya Pemkot Surabaya bukan satu-satunya pemerintah daerah di Jawa Timur yang memiliki peruntukan anggaran tidak jelas. Secara keseluruhan, ada 5.116 kasus di Jatim dengan total anggaran mencapai Rp720.924.194.000 atau lebih Rp720 miliar.

"Tapi dari semua kasus itu, Pemkot Surabaya menempati peringkat yang paling atas," ujar Uchok, yang juga mantan Advokasi Fitra (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran).

Dia berpendapat, Risma tidak layak mendapatkan penghargaan Bung Hatta Anticorruption Award beberapa waktu lalu. "Bagaimana bisa dapat penghargaan kalau kebijakan anggarannya saja masih kacau," ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya