- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.
VIVA.co.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menuding tindakan yang dilakukan petinggi PT Freeport dengan merekam pembicaraan Setya Novanto sebagai tindakan yang tidak beretika.
"Bagaimana bisa PT Freeport ini meminta ketemu dengan Ketua DPR kemudian merekamnya. Di mana etikanya itu? Saya kira tidak etis yang dilakukan Dirut PT Freeport," ujar Fadli, Rabu, 18 November 2015.
Fadli menganggap peristiwa perekaman ini merupakan suatu skandal besar. Pihak asing, dalam hal ini adalah PT Freeport, telah menunjukkan sikap tidak menghargai pemerintah Indonesia dengan melakukan perekaman itu.
"Ini skandal besar. Coba dibalik, bayangkan, misalnya sebuah perusahaan Indonesia bertemu dengan Speaker of The House dan kemudian pertemuan itu direkam, saya kira sama sekali tidak etik," kata Fadli.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga menduga bahwa motif dari direkamnya pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto dengan pengusaha PT Freeport adalah karena ketidaksenangan PT Freeport dengan sikap keras DPR terhadap rencana perpanjangan kontrak Freeport. Di mana kontrak tersebut baru berakhir pada tahun 2021.
"Saya mengerti ada perusahaan asing yang merekam pimpinan DPR dan diumumkan ke publik. Sebelumnya kami menyerang karena kami tidak setuju Freeport diperpanjang," ujar Fahri.
Dalam rapat konsultasi dengan Presiden beberapa waktu lalu, Fahri juga menyampaikan secara tegas bahwa tidak ada pembicaraan tentang perpanjangan kontrak Freeport sampai tahun 2019.
Bahkan Presiden Jokowi juga menyatakan kepada para pimpinan DPR agar pembicaraan perpanjangan kontrak baru akan dibahas pada tahun 2019 dikarenakan kontrak Freeport baru berakhir pada 2021.
"Presiden ngomong ke pimpinan dewan tidak ada perpanjangan sampai 2019," kata Fahri. (ase)
Papua Bangun Kompleks Olahraga Mewah untuk PON 2020
Pembangunan Mimika Sports Complex dibantu oleh PT Freeport Indonesia.
