- ANTARA/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet terbatas (Ratas) membahas soal alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Salah satunya terkait pembelian helikopter AW 101 buatan Inggris-Italia, yang menuai kontroversi.
"Menekankan kembali baik yang berkaitan dengan kemarin saya membaca ada pembelian helikopter misalnya, dan juga pembelian-pembelian alat utama sistem persenjataan kita yang lain," ujar Jokowi saat membuka rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 3 Desember 2015.
Presiden mengatakan, untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia, harus memenuhi kebutuhan alutsista secara terpadu. Baik di TNI AL, TNI AD maupun TNI AU serta Kepolisian.
"Dan saat ini hampir semua negara berlomba-lomba untuk memajukan teknologi pertahannya. Kita juga ingin mengupayakan membangun postur pertahanan TNI yang makin kokoh, makin lengkap dan makin modern," ujarnya menjelaskan.
Jokowi menyebut ada empat arahan yang akan ia sampaikan. Pertama, pengadaan alutsista harus sesuai dengan kebutuhan, dalam hal ini adalah TNI. "Terutama yang tercantum dalam dokumen-dokumen postur kekuatan pokok minimal 2010-2024, renstra pertahanan 2015-2019 dan rencana induk industri pertahanan yang ditetapkan KKIP," ujarnya menambahkan.
Arahan kedua, Jokowi meminta untuk proses pengadaan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ketiga, pengadaan alutsista dilakukan untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanaan Indonesia.
"Keempat, pengadaan alutsista ini harus memperkuat keterpaduan operasional antara sistem senjata antarmatra. Ini penting sekali, kalau nggak terintegraasi nggak keterpaduan, nanti akan jalan sendiri-sendiri."
(mus)
