- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id – Sekitar Rp248 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 tidak terserap. Minusnya penyerapan anggaran tersebut bisa disebabkan dua hal, kurang tepatnya kebijakan pemerintah dan potensi adanya kesengajaan.
"Seandainya itu (APBN) bisa bergulir tentu pergerakan ekonomi di daerah berpengaruh dengan pertumbuhan daerah dan nasional," kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara 7, Jumat 5 Februari 2016.
Padahal, kata Tjahjo, sejak pertengahan 2015, Presiden Joko Widodo sudah mendorong agar para pembantunya memacu penyerapan anggaran. Dengan demikian, target pemerintah bisa dipenuhi.
Upaya optimalisasi penyerapan anggaran juga dilakukan melalui komunikasi dengan mitra pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga aparat keamanan.
"Tapi nyatanya masih ada," ungkap politikus PDI Perjuangan tersebut soal kurangnya penyerapan anggaran ini.
Mendagri berharap pada tahun ini, kementerian dan lembaga bisa berupaya maksimal dalam hal penyerapan anggaran dalam menjalankan pembangunan nasional.
"Seluruh komponen harus diprogramkan. Januari hingga Februari, jangan sampai menumpuk. Harus disebarkan ke seluruh Indonesia," kata mantan sekjen partai berlambang moncong putih tersebut.
Penyerapan anggaran tahun lalu merupakan hal yang sangat diperhatikan Presiden Jokowi. Menurut Jokowi, masih kurangnya penyerapan anggaran tak lepas dari adanya masa transisi APBN dari pemerintah yang lama ke era pemerintahannya.
Namun, kala itu, Jokowi optimistis penyerapan bisa dikejar hanya dalam beberapa bulan sebelum tahun 2015 berakhir.
"Saya harapkan Saudara-saudara konsentrasi untuk melihat secara detail yang bisa secepatnya segera dilakukan untuk yang berkaitan dengan serapan anggaran ini. Segera putuskan dan lakukan agar target serapan anggaran tahun 2015 ini segera bisa kita lakukan," kata Jokowi saat rapat bersama para menteri pada 2 November 2015.
