- Daru Waskita
VIVA.co.id - Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, ikut upacara bendera di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bantul, Yogyakarta, Senin 22 Febuari 2016. Pejabat yang baru beberapa hari dilantik itu sengaja ikut upacara di sekolah ketimbang di kantornya. Dia rupanya punya misi khusus.
Momen pertama kali bertemu dengan ratusan pelajar ini dimanfaatkan politisi PKB ini untuk kampanye lingkungan guna mengatasi pemanasan global dan termasuk mengkampanyekan menggunakan kantong ramah lingkungan saat belanja baik di supermarket atupun di pasar.
"Kalau pergi ke pasar atau ke supermaket adik-adik saya minta membawa kantong yang ramah lingkungan dari rumah. Kan banyak kantong dari kain atau kertas yang juga cukup kuat untuk membawa barang belanjaan," kata Abdul, Senin 22 Februari 2016.
Menurut dia, bila tidak membawa kantong dari rumah, nantinya akan dikenai biaya Rp200 dan yang lebih buruk bukan borosnya uang namun dampak pencemaran lingkungan karena limbah plastik sangat sulit diurai.
"Butuh waktu ratusan tahun untuk mengurai satu kantong plastik dan dampaknya adalah pencemaran lingkungan," kata Abdul.
Kang Halim - panggilan akrab dari Abdul Halim Muslih - baru akan mempelajari instruksi dari kementrian kehutanan dan lingkungan hidup terkait kantong plastik berbayar.
"Pada intinya pemerintah daerah siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut namun harus dipelajari detailnya agar nantinya dalam sosialisasi lebih mengena dan efektif," ujarnya.
Sementara itu salah satu toko jejaring nasional yang ada di wilayah Bantul belum menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar.
"Ya kita belum menerapkan kebijakan itu. Pembeli masih gratis terima kantong plastik," ujar salah satu penjaga toko yang enggan disebutkan namanya.
Menurut penjaga toko tersebut, belum ada instruksi yang mewajibkan pembeli membayar Rp200 bila meminta kantong plastik sebagai wadah belanjaannya.
"Ya masih kita beri secara gratis. Belum ada instruksi dari pimpinan," kata dia. (ren)
Kantong Plastik Berbayar di Sulut Direncanakan Rp5.000
Tujuannya, agar warga berpikir dua kali.
