Komnas HAM: Pemerintah Tak Boleh Berpihak pada Mayoritas

Ruang Pengaduan Komnas HAM
Sumber :
  • VIVA.co.id/Mohammad Nadlir

VIVA.co.id - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Nur Kholis menyatakan, pemerintah memiliki kedudukan penting untuk menjamin terpenuhinya HAM termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. Menurutnya, pemerintah harus netral dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

5 Negara yang Masih Terapkan Wajib Militer: Kehormatan, Kewajiban, atau Pelanggaran HAM?

"Pemerintah tidak semestinya cenderung kepada salah satu pihak. Misalnya pihak mayoritas dan abai terhadap minoritas," ujar Nur Kholis di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 23 Februari 2016.

Nur Kholis mengatakan, pemerintah harus berpegang pada prinsip penghormatan dan perlindungan HAM yang secara jelas dijamin konstitusi. Pemerintah juga tidak boleh kalah atas desakan dan intervensi pihak tertentu yang tak jarang mengatasnamakan mayoritas.

Eks Kasum TNI: Pangkat Jenderal Kehormatan Hapus Tuduhan Prabowo Pelanggar HAM

"Negara sebagai penyelenggara negara harus bertindak cepat, tepat, dan tegas bila mengetahui ada pihak yang melanggar hak kebebasan beragama dan berkeyakinan," ujarnya menambahkan.

Menurut dia, negara juga harus serius mengharmoniskan dan menyelaraskan beberapa produk hukum yang saling bertentangan dengan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Rocky Gerung soal Debat Terakhir Capres: Anies Cerdas, Prabowo Sejuk, Ganjar Angkuh

Negara memiliki posisi penting dalam hal ini karena ditemukan bahwa pelaku pelanggaran kebebasan beragama tidak hanya aktor nonnegara tapi malah dilakukan institusi negara baik berupa tindakan aktif maupun pembiaran.

(mus)

Ilustrasi Prajurit TNI.

Beredar Video Diduga Prajurit TNI Aniaya Warga di Papua, PGI Tuntut Investigasi Menyeluruh

PGI meminta pemerintah mengusut tuntas kasus kekerasan yang diduga dilakukan oknum TNI kepada warga Papua. Kekerasan itu berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan.

img_title
VIVA.co.id
26 Maret 2024