- VIVA.co.id/ Rebbeca Reifi Georgina
VIVA.co.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei meminta, pemerintah dan masyarakat meninjau kembali usulan diubahnya bentuk BNPB menjadi dinas pada tingkatan pemerintah provinsi (Pemprov) atau pemerintah daerah (Pemda).
"Lihat dulu gagasan dan sasaran mengenai pengubahan BNPB menjadi dinas penanggulangan bencana. Pastikan apakah perubahan ini bersifat urgent atau tidak," kata Willem di kantor BPNB, Jakarta, Rabu, 2 Maret 2016.
Usulan perubahan BNPB menjadi dinas sempat dibicarakan saat rapat koordinasi nasional (Rakornas) BNPB, Febuari lalu. Jika hal ini dilakukan, menurut dia, akan terjadi banyak cultur shock, mengingat banyaknya perubahan yang akan terjadi dalam segala aspek suatu organisasi.
"Kalau perubahan ini disetujui maka akan banyak terjadi nomenklatur soal penyaluran anggaran, masalah budaya, SDM (sumber daya manusia), dukungan politik, kapasitas institusi hingga ke anggaran dan penyalurannya," ujarnya menambahkan.
Dengan keikutsertaan BNPB, dia menuturkan, Indonesia saat ini sudah banyak menempati posisi terpandang di ranah dunia serta organisasi internasional, seperti ketua ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM), ketua Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM) dan ketua Konferensi ASEAN Agreement on Disaster Management.
(mus)
1,7 Juta Orang Indonesia Terdampak Bencana dalam Enam Bulan
Total korban meninggal akibat bencana mencapai 267 orang.
