- VIVA.co.id/Syaefullah
VIVA.co.id – Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan, banyaknya jaksa yang tertangkap tangan atau terlibat kasus korupsi sudah cukup untuk menilai Jaksa Agung, HM Prasetyo gagal dalam mereformasi institusi Kejaksaan.
"Kasus penangkapan jaksa di Kejati DKI, Kejati Jabar, dan pemeriksaan jaksa Kejati Jateng, sudah cukup membuktikan kinerja Jaksa Agung, HM. Prasetyo gagal dalam mereformasi institusi Kejaksaan," kata Hendardi dalam keterangannya tertulisnya, Kamis 14 April 2016.
Kejaksaan, kata Hendardi, adalah salah satu institusi hukum yang paling lambat direformasi oleh pemerintah. Tragisnya, jangankan untuk mengawal pencegahan korupsi, program pembangunan seperti yang pernah dijanjikan, membereskan praktik korupsi di institusinya saja tidak mampu. Dia menilai, para pejabat kejaksaan masih konservatif, antitransparansi dan cenderung protektif pada korpsnya.
"Kejaksaan juga tidak memiliki mekanisme akuntabilitas dalam penanganan perkara, sehingga banyak perkara yg justru diperdagangkan," katanya.
Selain kasus korupsi, Jaksa Agung juga menjadi salah satu aktor yang meneguhkan impunitas pelanggaran HAM berat karena tidak pernah menindaklanjuti berbagai temuan penyelidikan Komnas HAM.
"Jokowi tidak perlu ragu untuk mencopot HM Prasetyo dalam paket reshuffle kabinet jilid II. Sosok Jaksa Agung ini lebih gemar berpolitik dibanding menjadi pejabat profesional," ucapnya.
Usulan Kejaksaan Izinkan Lima Smelter Perusahaan Timah Tetap Beroperasi Disorot
Koordinator TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia), Petrus Salestinus mengingatkan kepada Kejaksaan Agung agar tidak itu tidak menjadi bahan santapan para pejabat. Sebab,
