Jokowi ke Jepang, Bahas Proyek Kereta Jakarta-Surabaya

Presiden Joko Widodo.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo hari ini bertolak ke Jepang untuk memenuhi undangan Perdana Menteri Shinzo Abe. Undangan ini terkait konferensi tingkat tinggi (KTT) Tujuh Negara Maju (G7).

Kereta Jakarta-Surabaya Dilirik China

Namun, kunjungan Jokowi ke Negeri Matahari Terbit itu juga akan membawa agenda bilateral dengan tuan rumah Jepang. Salah satu yang akan dibahas, ungkap Sekretaris Kabinet Pramono Anung, adalah keinginan Jepang membangun kereta katagori sedang Jakarta-Surabaya.

"Jadi, memang pemerintah Jepang telah mengajukan tentang dua hal. Pertama, Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Kedua, kereta sedang Jakarta-Surabaya, bukan kereta cepat ya," kata Pramono di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis 26 Mei 2016.

Studi Kelayakan Kereta Semi Cepat Selesai Tahun Depan

Maka, PM Abe akan menanyakan kesediaan Jokowi atas minat Jepang membangun proyek kereta Jakarta-Surabaya itu. Namun, pemerintah Indonesia baru menyiapkan bahan terkait Pelabuhan Patimban, yang memang sudah dibahas sebelumnya pada rapat kabinet.

Selain itu, sudah ada pembicaraan kedua menteri perhubungan mengenai proyek pelabuhan itu. "Nah mengenai kereta api Jakarta-Surabaya itu sedang dalam proses," kata Pramono.

Kisah Pekerja KAI Temukan Ponsel Dapat Sorotan Internasional

Politisi PDIP itu belum bisa memastikan berapa estimasi dana yang akan digunakan. Termasuk, soal teknologi keretanya hingga jarak tempuh yang ditargetkan.

"Pemerintah Indonesia yang jelas juga ingin proyek Surabaya-Jakarta ini bisa lebih cepat, karena, pertama, penyeberangannya itu masih semuanya di permukaan sehingga, kalau ada mobil lewat, masti disetop dan sebagainya," kata Pramono.

Kualitas rel Jakarta-Surabaya masih cukup bagus. Hanya saja, sambungannya masih dengan cara lama.

"Padahal teknologi yang sekarang itu sudah berubah itu yang kemudian akan diperbaiki kenapa saya sebutkan ini bukan kereta cepat, kereta sedang karena memang itu akan dilakukan," jelas Pramono.

(ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya