- http://alizaka.blogspot.com/
VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, tidak ada istilah rasionalisasi dengan memberhentikan satu juta pegawai negeri sipil (PNS). Namun, pengurangan PNS, kata dia, hanya melalui masa pensiun.
"Itu sebenarnya, sama sekali tidak ada keputusan soal itu," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat 3 Juni 2016.
JK mengatakan, jumlah itu hanya sekadar hitung-hitungan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam rangka efisiensi dan reformasi birokrasi.
Disampaikannya, ada dua mekanisme yang biasa digunakan dalam hal regenerasi PNS. Yang pertama zero growth. Dengan cara ini, misalnya pensiunan PNS 100 orang, maka akan digantikan 100 orang pula. Yang kedua adalah negative growth. Dengan mekanisme ini, maka jumlah pensiun 100 orang bisa digantikan 50 orang saja.
"Ini kan moratorium sampai 2019. Sama sekali tidak tambah. Itu berarti ada pengurangan di situ, kira-kira 400 ribu (jumlah PNS), nanti karena pensiun dan tidak ditambah. Itulah terjadi 400 ribu," kata Kalla.
Efektivitas itu dilakukan tidak terlepas dari adanya perkembangan teknologi. Dahulu, penerimaan PNS masih membuka lowongan untuk bagian arsip, foto kopi, hingga operator telepon. Namun, kini posisi tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi.
Dengan teknologi, tugas itu bisa dilakukan oleh PNS lainnya tanpa harus ada spesialisasi tertentu.
Selain itu, lanjut JK, pengurangan perekrutan jumlah calon PNS dilakukan, karena masih banyak daerah yang anggarannya hingga 80 persen dihabiskan untuk membiayai gaji pegawai. Akibatnya, porsi dana untuk pembangunan sangat minim.
"Jadi, kami tidak PHK kan. Pegawai negeri tidak ada istilah PHK (pemutusan hubungan kerja), tidak ada. Hanya pensiun alamiah saja. Kenapa itu angka delapan tahun itu, delapan tahun berarti kira-kira 500 ribu bedanya nanti. Tetapi, tidak merusak apa-apa," kata JK.
Hal tersebut disampaikan JK menyusul rencana rasionalisasi PNS hingga satu juta orang yang direncanakan Menpan RB Yuddy Chrisnandi. Rasionalisasi ditenggarai bisa berimbas dengan dirumahkannya PNS dengan jumlah tertentu. (asp)
