- VIVa.co.id/Shintaloka Sicca
VIVA.co.id – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai Indonesia akan menjadi bangsa lemah jika meminta maaf atas terjadinya peristiwa pada '65, terutama pada keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI).
Hal ini ditegaskan Ryamizard dalam acara silaturahmi bersama warga Nahdhatul Ulama dalam rangka menyongsong 1 Abad berdirinya NU di Aula Bhinneka, Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 6 Juni 2016.
"Bangsa kita bangsa yang lemah, bangsa yang mudah melupakan, ya sudahlah. Kalau minta gali kubur, bangsa kita dibantai oleh Westerling (pembantaian 40.000 warga oleh Raymond Westerling di Sulawesi Selatan), kita tak pernah bongkar-bongkar," kata Ryamizard.
Ryamizard juga bilang, Indonesia tidak benci dengan komunisme. Hal itu dibuktikan dengan masih bertemannya Indonesia dengan negara berpaham komunis seperti China, Rusia dan Vietnam.
"PKI ini berkali-kali berontak. Sekarang kita lagi ajak saudara-saudara, teman kita yang radikal, dia (PKI) muncul lagi, mengganggu. Itu tidak boleh terulang lagi, begitu. Bukan masalah suka tidak suka. Dia berontak, mungkin kalau tak berontak masalahnya lain," kata Ryamizard.
Untuk itu, mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini dengan tegas menolak meminta maaf kepada PKI. Sebab, menurut Ryamizard, PKI adalah pihak yang pertama kali membuat ulah.
"Orang bilang harus minta maaf, harusnya yang berontak itu yang minta maaf, jangan dibalik," Ryamizard menegaskan.
Terkait dengan masalah PKI, sudah ada dua simposium nasional yang digelar untuk mencari solusi menyelesaikan masalah tersebut.
Simposium Nasional membedah tragedi 1965 yang diprakarsai Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang menghasilkan berbagai tuntutan, usulan dan rekomendasi. Salah satunya negara harus mengakui telah melakukan kekerasan di masa lalu.
Selain itu, proses hukum terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat harus tetap berjalan, seiring dengan proses rekonsiliasi.
Kemudian ada Simposium Nasional Anti PKI yang diprakarsai Purnawirawan TNI. Simposium ini pun menghasilkan sembilan butir rekomendasi kepada pemerintah.
Pada intinya, meminta PKI meminta maaf atas pemberontakan yang mereka lakukan, meminta masyarakat tidak lagi mengungkit sejarah pemberontakan di masa lalu itu, dan meminta pemerintah menguatkan materi Pancasila dalam kurikulum pendidikan. (ase)
