- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Kasus korupsi yang seolah tidak habisnya membuat geram banyak pihak, termasuk Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli. Bahkan Rizal mengatakan korupsi saat ini lebih parah dari zaman Orde Baru.
"kalau di zaman Orde Baru korupsi hanya pada tataran pelaksanaan. Kalau sekarang sudah mulai dari tahap perencanaan sudah dicari-cari peluang korupsi," ujar Rizal dalam acara Konvensi Anti Korupsi di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng Jakarta, Jumat 17 Juni 2016.
Untuk memperbaiki itu, kata dia, harus ada reformasi pada sistem politik Indonesia, terutama dari segi pembiayaan. Solusinya yaitu partai politik dibiayai oleh negara. Sehingga, yang berpeluang untuk menjadi pemimpin tidak lagi dari kalangan yang punya uang, karena telah dibiayai negara.
"Sekarang itu aktivis, intelektual, ingin jadi anggota DPR kalah terus, butuh uang 3 sampai 5 miliar untuk jadi anggota. Akhirnya yang ada anggota DPR itu tidak mempunyai skill (keahlian)," kata dia.
Namun, Rizal mengatakan, usulan itu harus disuarakan oleh kaum intelektual, alias bukan oleh politikus. Sebab, mereka terlanjur mendapat stigma negatif dari publik.
"Kalau politisi yang menyuarakan tidak akan ada yang setuju, udah nilep uang rakyat, sekarang minta dibiayai," kata dia.
Pada acara yang sama, wacana partai dibiayai negara diamini oleh Ketua KPK, Agus Raharjo. Jika dibiayai negara, ujar Agus, pembiayaan partai akan lebih sehat dan rasional.
"Serta dapat memberi kesempatan pada orang jujur untuk maju ke panggung pimpinan publik," ujar dia.
(ren)
