- VIVAnews / Amal Nur Ngazis
VIVA.co.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemotongan anggaran di Kementeriannya akan berdampak terhadap capaian target program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tahun 2017 yang dipatok sebanyak 183 juta.
"Gimana orang urus KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, surat pindah gratis dalam hitungan jam. Dengan pemotongan itu terpaksa ditunda," kata Tjahjo di DPR, Jakarta, Rabu, 22 Juni 2016.
Ia menjelaskan, dari target 183 juta penduduk yang memiliki e-KTP, baru sebanyak 160 jutaan yang terekam datanya dan memiliki e-KTP. Tjahjo merasa pemotongan anggaran tersebut secara prinsip mengganggu kinerjanya.
"Masyarakat yang di pelosok dan di pegunungan enggak mungkin mendatangi kecamatan mengurus e-KTP. Minimal di kecamatan, satu motor untuk mendatangi warga, door to door. Ini kan juga belum dapat terealisasi," kata Tjahjo.
Seperti diketahui, Presiden telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Rangka Pelaksanaan APBN 2016.
Seperti dilansir dari laman setkab.go.id, total anggaran kementerian dan lembaga yang dipotong dari APBN tahun 2016 adalah sebanyak Rp50,016 triliun.
Adapun pemotongan anggaran terbesar ada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang dipotong sebesar Rp8,495 triliun dari total anggaran Rp104,080. Kemudian, disusul Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebesar Rp6,523 triliun dari Rp49,232 triliun. (ase)
DPRD DKI Protes Penerima KJMU Dipangkas, Diduga karena Anggaran Disunat
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Ima Mahdiah menduga pemangkasan atau revisi penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) karena ada pemotongan anggaran
