VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy mengatakan, urbanisasi masyarakat tak bisa menjadi tolak ukur keberhasilan, atau kegagalan program dana desa. Hal ini, karena program itu baru berjalan satu tahun, sehingga pembangunan desa hasil dari pos anggaran itu belum terlihat hasilnya.
"Dana desa baru satu tahun. Belum bisa implikasinya langsung, karena prinsipnya dana desa ada multiplier effect dan gradual," kata Lukman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 12 Juli 2016.
Menurutnya, dana desa yang baru diturunkan pada 2015, sebanyak Rp20 triliun tak bisa langsung dievaluasi. Efeknya tidak langsung terjadi, sehingga tidak bisa dikatakan dana desa menghambat laju urbanisasi.
"Rp20 triliun masih minim. Kalau sudah Rp100 triliun baru bisa. Rp100 triliun tahun depan. Harapan kita, tumbuh ekonomi Indonesia dengan dana desa Rp100 triliun. Apalagi, ada konsistensi dari pemerintah makin lama makin membesar," ungkap Lukman.
Dia melanjutkan, untuk penggelontoran dana desa tahap awal ini baru mencakup pembangunan sektor infrastruktur, sehingga belum menyentuh perekonomian di desa, terutama membantu terciptanya Badan Usaha Milik Desa.
"Kalau sudah Rp100 triliun, sebagian dana desa harus diperuntukkan untuk pengembangan ekonomi desa. BUMDes sudah rampung semua belum? Bantuan ekonomi melalui BUMDes, BUMDes belum semua," kata Lukman. (asp)
Khofifah Awasi Langsung Proyek Padat Karya Dana Desa di Lereng Lawu
Penyaluran dana desa tahap pertama dari pemerintah pusat di Jawa Timur selesai. Kini tinggal pemanfaatannya
