- M Nadlir
VIVA.co.id – Mulai Agustus mendatang, pemerintah akan melakukan uji coba program pengganti beras untuk rakyat miskin atau raskin, menjadi voucher pangan di sejumlah daerah.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan upaya tersebut dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan.
"Presiden mau menurunkan voucher untuk beras, daging, minyak, ada beberapa item. Itu untuk mengentaskan kemiskinan," ujar Luhut di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Juli 2016.
Luhut mencontohkan, pihaknya telah melakukan survei di daerah selatan Jawa untuk melihat tingkat kemiskinan yang ada di daerah tersebut. Hasilnya, ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki.
"Ini sudah disetujui Presiden dan itu akan langsung dimasukkan dalam program pembangunan yang langsung mengarah kepada rakyat kecil, sehingga pembangunan di atas jalan, pembangunan di bawah juga jalan," ungkap Luhut.
Menurut Luhut, ada sejumlah infrastruktur di daerah yang dianggap remeh dan membutuhkan perbaikan, tetapi memiliki dampak luar biasa. "Makanya ada bendungan-bendungan tua sejak zaman Belanda, ada jalan-jalan penghubung antarkabupaten, jembatan gantung. Nah seperti itu hal kecil tidak mahal, tapi dampak ekonominya kepada rakyat sangat luas. Itu kita akan perbaiki," terang Luhut.
Untuk diketahui, Bantuan pangan non-tunai akan diuji coba di 8 kabupaten dan 20 kelurahan/desa di Indonesia, di antaranya Kota Medan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Surakarta, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Makassar.
Sasaran pemberian raskin non tunai atau melalui voucher pangan ini untuk 15 juta rumah tangga. Namun untuk tahap uji coba, baru dilakukan untuk 5.000 rumah tangga berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Pemerintah juga akan bekerjasama dengan 5 bank besar untuk merealisasikan program tersebut.
