- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Tahun 2019 mendatang, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) menargetkan semua daerah perbatasan bisa menjadi pintu masuk barang dan orang ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Pembangunan batas wilayah dan penetapan perbatasan itu tertuang dalam RPJMN 2015-2019," kata Sekretaris BNPP, Hadi Prabowo, di Kantor BNPP, Jakarta Pusat, Senin, 1 Agustus 2016.
Karena itu, kata Hadi, saat ini pemerintah tengah menargetkan pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yang ditargetkan selesai akhir 2016 ini.
Tahun berikutnya akan direncanakan kembali pembangunan sembilan pos lainnya, dari total 22 PLBN yang ada.
"Tujuh PLBN ini merupakan obsesi pemerintah, dan diharapkan selesai pada akhir tahun ini. Ketujuh pos tersebut berada di Kalimantan Barat (3 pos), Nusa Tenggara Timur (3 pos) dan satu pos di Sekau, Papua," ujar Hadi.
Hadi mengungkapkan, hal yang menjadi hambatan sejauh ini adalah luasnya kepulauan Indonesia, sehingga berimbas pada biaya yang besar.
Selain memang, fokus atau prioritas pemerintah juga banyak, tak hanya melakukan pembangunan di daerah perbatasan.
“Presiden Jokowi ingin jadikan perbatasan sebagai halaman depan, pintu ekspor-impor dan pusat perdagangan dengan negara tetangga,” ungkapnya.
Hadi mengklaim, hasil yang dicapai pada tahun kedua program pembangunan perbatasan ini yakni jalan pararel dan jalur inspeksi perbatasan.
"Bulan Oktober nanti, Presiden Joko Widodo akan meresmikannya. Itu sebagai penanda perbatasan sudah terbangun," kata Hadi. (ase)
