- Diah Pitaloka/Viva.co.id
VIVA.co.id - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan, untuk pembebasan 10 sandera yang masih ditahan kelompok bersenjata Abu Sayyaf, pihaknya tidak lagi memberi keleluasaan terhadap pengusaha atau perusahaan terkait untuk melakukan negosiasi.
Kalla menjelaskan, berkaca dari dua kasus sebelumnya, di mana kesepakatan sering gagal karena ada pihak lain yang bernegosiasi di luar pemerintah.
"Kami kan belajar dua yang sebelumnya, ya tentu para pengusaha itu di samping pemerintah berbicara dengan pemerintah Malaysia, mungkin saja pengusaha bernegosiasi juga. Akibat daripada itu maka berulang terus," kata Kalla, di kantornya, Jakarta, Jumat 5 Agustus 2016.
Dia menambahkan, "Oleh karena itu, kali ini pemerintah tegas, agar ini kami serahkan ke pemerintah Filipina, agar pemerintah Filipina menyelesaikan."
Menurutnya, hal itu lazim terjadi. Sama seperti adanya penyanderaan warga asing di Indonesia, pemerintah Indonesia yang berupaya untuk melakukan pembebasan.
Selain itu, Kalla beralasan kalau saat ini pemerintah baru Filipina terbilang tegas. Sehingga pemerintah Indonesia percaya proses pembebasan itu diserahkan ke Filipina.
"Kita tahu Presiden Filipina yang baru, Duterte (Rodrigo Duterte) itu tegas. Jadi ini tentunya, seperti itulah kebijakan pemerintah. Jadi kita minta pemerintah Filipina untuk melepaskan sandera itu," kata Kalla.
Lagi, 3 Pelaku Perbudakan ABK WNI di Kapal Long Xing Ditangkap
Bareskim Polri telah melakukan pemeriksaan 14 ABK Long Xing 629.
