- Antara/ Rosa Panggabean
VIVA.co.id - Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 65, Bedjo Untung, menyebut bahwa Presiden Joko Widodo berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) pada peristiwa tahun 1965.
Hal tersebut diungkapkan Bedjo, usai bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih, serta anggota Wantimpres, Sidarto Danusubroto di Kantor Wantimpres, Jakarta, Kamis 25 Agustus 2016.
Menurut Bedjo, pada pertemuan itu Sidarto sempat menyebut bahwa Presiden Jokowi akan menyelesaikan permasalahan itu.
"Dia (Sidarto) bilang percayalah, karena Jokowi itu seorang Presiden, yang sebetulnya sama nasibnya dengan bapak-bapak. Artinya, dia dari kalangan rakyat. Dia hidup dari bantaran kali, sangat sederhana, dan Pak Wantimpres mengatakan, tunggu timing yang tepat," kata Bedjo di Kantor Wantimpres.
Sidarto, ujar Bedjo, menuturkan bahwa saat ini Presiden Jokowi tengah fokus pada permasalahan politik dan ekonomi. Karena itu, semua pihak diminta bersabar.
"Tadi dikatakan bahwa Pak Jokowi sedang mencari timing yang tepat, karena lagi-lagi, belum apa-apa saja Pak Jokowi sudah dicap sebagai orang PKI lah, dan lain sebagainya," ujar Bedjo.
"Kami meyakini, kami tinggal tunggu waktu yang tepat Presiden Jokowi akan menyelesaikan kasus ini," tambah dia. (asp)
Kejagung Inventarisir 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Alasan mandeknya penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, karena beberapa petunjuk jaksa tidak dijalankan Komnas HAM.
