- Yunisa Herawati
VIVA.co.id – Setiap 30 Agustus diperingati sebagai Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional. Peringatan ini untuk mengingatkan kembali nasib orang-orang hilang, ditahan bahkan disiksa di suatu tempat tanpa sepengetahuan keluarga mereka.
Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ferry Kusuma, mengatakan setidaknya puluhan ribu orang menjadi korban penghilangan paksa antara 1965-1998 yang hingga kini masih hilang.
Lalu, beberapa kasus penculikan aktivis 1997/1998 hingga kini belum dilakukan pencarian terhadap para korban meski Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden.
"Kepastian nasib keberadaan para korban apakah masih hidup atau sudah mati, pertanyaan ini yang harusnya bisa dijawab oleh pemerintah," kata Ferry dalam diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Agustus 2016.
Menurut dia, selama dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum ada langkah konkrit yang dilakukan dalam menuntaskan kasus penghilangan orang secara paksa tersebut meski sebelumnya Jokowi berjanji untuk menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat secara berkeadilan.
"Pencarian orang-orang hilang ini merupakan suatu keharusan, suatu kewajiban karena korban ini bukan hanya orang yang dihilangkan tetapi juga keluarga yang ditinggalkan," ujarnya.
Dalam peringatan Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional, Kontras, kata dia, mendorong Presiden Jokowi untuk mengakhiri kasus pelanggaran HAM salah satunya termasuk penghilangan orang secara paksa. Sebab kasus penghilangan paksa dianggap suatu tindakan paling kejam.
"Selama ini para pelaku tidak pernah diproses hukum, selama mata rantai kekerasan tidak pernah dihentikan maka kekerasan berpotensi terjadi terus menerus di kemudian hari sampai kapan pun," katanya.
Cerita Kader Golkar Pertemukan Nenek yang Hilang Selama 17 Tahun
Nenek 65 tahun ini mengungkap pengalaman pahit saat pergi ke Jakarta.
