- ANTARA/Rosa Panggabean
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo telah menunjuk Budi Gunawan untuk menggantikan Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Surat dari Presiden bahkan telah dikirimkan kepada DPR.
Penunjukan BG sempat dikhawatirkan karena akan membuat perpecahan antara Kepolisian dengan militer. Namun, perpecahan itu diragukan oleh pengamat intelijen, Al Chaidar.
"Saya kira tidak akan muncul kegaduhan tentang instansi polisi (menjadi Kepala BIN), karena antara polisi dan militer sama dalam hal intelijen," kata Al Chaidar, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 September 2016.
Menurut Al Chaidar, BG memiliki kemampuan intelijen yang tak perlu diragukan lagi karena telah memiliki sejumlah pengalaman. Karena itu, ia menilai Jokowi telah menunjuk dengan sejumlah pertimbangan.
BG disebut telah berpengalaman di Direktorat Intel dan Propam Polda. Juga sebagai Kepala Propam Polri yang bertugas untuk melakukan pengamanan dan intelijen. "BG adalah tokoh polisi senior yang sangat mumpuni dalam bidang intelijen," ujar Al Chaidar.
Seperti diketahui, surat Presiden itu akan segera dibacakan dalam sidang paripurna. Setelah paripurna, DPR kemudian menugaskan Komisi I untuk kemudian dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. "Kalau minggu depan paripurna, mungkin akhir minggu ini (fit and proper test) atau awal minggu depan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, dalam uji kelayakan nanti tidak akan dilihat apakah si calon kepala BIN itu berlatar belakang militer atau Kepolisian. "Secara umum DPR menyambut baik. Latar belakangnya memang Kepolisian bukan militer, tapi saya ingin hindari dikotomi TNI atau Polri di BIN," ujar Meutya.
(mus)
