Bupati Banyuasin Ditahan KPK di Rutan Guntur

Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian (rompi jingga) ditahan usai diperiksa KPK, Jakarta.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan enam tersangka kasus dugaan suap, terkait ijon proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. 

Mantan Bupati Musi Banyuasin Jatuh dari Moge saat Konvoi

Keenamnya adalah Bupati Banyuasin, Yon Anton Ferdian; Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Banyuasin, Umar Usman; Kabag Rumah Tangga Pemkab Banyuasin, Darus Rustami; Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuasin, Sutaryo; satu orang pengumpul dana bernama Kirman; serta, Direktur CV Putra Pratama Zulfikar Muharam. 

"Para tersangka akan ditahan untuk 20 hari pertama dalam proses penyidikan," kata Pelaksana Tugas Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, di kantornya, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin 5 September 2016.
 
Para tersangka akan ditahan di tempat berbeda. Zulfikar di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat. Sementara itu, Bupati Yan Anton di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK, yang berlokasi di Pomdam Jaya, Guntur. Sedangkan Darus di Rutan Polresta Jakarta Timur, dan Umar di Rutan Polresta Jakarta Pusat. 

Pesta Sabu, Anak Wakil Bupati Banyuasin Ditangkap Polisi

"Tersangka STY (Sutaryo) di Rutan Kelas I Cipinang Jakarta Timur, dan tersangka K (Kirman) di Rutan Kelas I Salemba Jakarta Pusat," kata Yuyuk.

Sebelumnya, . Dari beberapa lokasi penangkapan dan penggeledahan, KPK berhasil mengamankan sejumlah uang dan bukti transfer.

Sekda Banyuasin Mengaku Diperintah Bupati Bagi-bagi THR

Dari tangan Yan Anton diamankan Rp299,8 juta dan US$11.200, atau setara Rp150 juta. Selain itu, dari Sutaryo disita Rp50 juta. Kemudian, dari tangan Kirman, penyidik menyita bukti setoran biaya haji ke sebuah biro perjalanan haji yakni PT TB sebesar Rp531,6 juta. 

"Transfer ini untuk keberangkatan bupati dan istrinya," kata Basaria dalam konferensi pers di kantor KPK.

Basaria menjelaskan, uang Rp531,6 juta ditransfer ke biro perjalanan haji pada 3 September 2016. Kemudian, US$11.200 diterima Bupati pada 2 September 2016, serta uang Rp299.800.000 diterima pada 1 September  2016. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya