- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi turut memantau wacana pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Pemantauan ini dinilai penting karena berkaitan dengan penggunaan uang negara.
KPK juga sedang membuat kajian pencegahan korupsi mengenai hal ini. “Mengenai dana partai politik ini sedang kami kaji. Tidak akan lama lagi selesai," kata Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarief, di Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2016.
Laode menegaskan, institusinya memberikan perhatian khusus pada dana partai politik ini. Harapannya ke depan, tidak ada lagi kader yang menghalalkan cara ilegal untuk menghidupi partai. Apalagi selama ini, banyak kader partai politik yang menjadi anggota legislatif terjerat kasus korupsi.
"Jadi dana parpol ini kami anggap memang sesuatu yang penting," kata Laode.
Kesepakatan untuk meningkatkan bantuan dana untuk partai politik ini disetujui Komisi II DPR dan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri. Penambahan dana ini diharapkan mampu menjadikan pendidikan politik semakin berjalan dengan baik.
Realisasi kesepakatan ini adalah adanya revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. (ase)
KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus terkait kasus dugaan korupsi Alat Pelindung Diri (APD)
