- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id – Salah satu keputusan pembahasan rapat kabinet terkait reformasi hukum di Kantor Kepresidenan hari ini adalah dibentuknya OPP yaitu Operasi Pemberantasan Pungli. Namun, sore tadi terjadi pula penangkapan atas pejabat di Kementerian Perhubungan terkait kejahatan pungutan liar (pungli) ini.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dalam keterangan pers usai rapat mengatakan, pungli harus diberantas karena termasuk yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat.
Pungli bisa terjadi dalam pengurusan SIM, STNK, BPKB, hingga pelayanan di pelabuhan. Adapun operasi tangkap tangan terhadap pejabat di Kementerian Perhubungan diduga terkait pungli di Pelabuhan Belawan Medan.
Usai penangkapan tersebut, Presiden Jokowi bahkan langsung menyambangi Kantor Kementerian Perhubungan.
"Dalam waktu sekarang-sekarang ini akan ada shock therapy," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 11 Oktober 2016.
Sementara penjelasan soal OPP ini kata dia akan disampaikan lebih lanjut oleh Kapolri.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengatakan, untuk memberantas pungli maka OPP sudah langsung dijalankan. Berikutnya, akan dibuat sistem pelaporan lewat online atau daring sehingga masyarakat yang mengalami pungli bisa segera melaporkan.
Wiranto mengatakan, berangkat dari laporan masyarakat itu, tim akan langsung bergerak menindaklanjuti berbagai aksi pungli,
"Itu (pungli) akan diberantas. Segera akan dihabiskan sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah," kata Wiranto berjanji.
(mus)
