- VIVA.co.id/Nuvola Gloria
VIVA.co.id – Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul, menyesalkan kinerja para menteri yang tak bisa menjaga berkas-berkas penting negara. Ruhut menyatakan hal tersebut terkait dengan menghilangnya berkas tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, yang menghilang.
"Kalau bicara Munir, coba kalian bicara dengan hati, kalau kalian (menjadi) Ibu Suci (istri mendiang Munir). Kalau keluarga kalian ada yang meninggal tapi enggak tahu karena apa dan siapa di belakangnya dia meninggal?" kata Ruhut saat dimintai tanggapannya di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Sabtu, 15 Oktober 2016.
Menurut Ruhut, pejabat yang paling bertanggung jawab dengan hilangnya berkas TPF ini yakni Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg). Saat berkas TPF pembunuhan Munir diberikan ke Pemerintah, Mensesneg kala itu dijabat oleh Yusril Ihza Mahendra dan Presiden RI dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ruhut menilai bukan Presiden RI yang salah atas hilangnya berkas tersebut, justru para menterinya yang sembrono sampai-sampai dokumen penting seperti itu bisa hilang. "Tapi menteri-menteri itu harusnya bekerja dengan baik. Saya sedih, kok bisa hilang berkasnya Munir hasil TPF," kata Ruhut.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk menelusuri dokumen hasil investigasi TPF kematian Munir. Munir diduga dibunuh dalam penerbangan dari Jakarta menuju Belanda, pada September 2004. Namun, hasil investigasi resmi dari TPF atas kematian penggiat HAM itu sampai kini belum dibuka ke publik.
Sementara Kementerian Sekretaris Negara menyatakan tidak mempunyai dokumen hasil investigasi TPF terkait kasus kematian Munir.
Kenang Munir, 7 September Diusulkan Jadi Hari Pembela HAM
Usulan Hari Pembela HAM Nasional pada 7 September bertepatan dengan hari kematian aktivis HAM, Munir.
