- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Mantan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengklaim pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menindaklanjuti temuan tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir. Bahkan, atas sikap mendukung dari SBY, Bareskrim Polri merasa mendapatkan ruang dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada siapapun baik di dalam maupun di luar negeri.
"Pemerintahan Presiden SBY tidak pernah menghentikan proses penegakan hukum atas meninggalnya almarhum Munir, aktivis HAM Indonesia," kata Sudi dalam konferensi pers di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Selasa, 25 Oktpber 2016.
Sudi menuturkan, setelah TPF merampungkan tugasnya, proses penegakan hukum terus berlangsung sampai keputusan terhadap para terdakwa memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht.
"Terhadap rekomendasi TPF yang menyebut kemungkinan keterlibatan saudara AM Hendropriyono dari hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap para saksi dan para terdakwa yang telah dijatuhi hukuman serta barang bukti, waktu itu tidak diketemukan keterkaitan dengan saudara AM Hendropriyono," kata Sudi lagi.
Sudi juga menyampaikan bahwa tidak benar pemerintahan SBY menghilangkan dokumen TPF Munir. Menurutnya, tak ada kepentingan dan urgensi apapun untuk menghilangkan naskah laporan tersebut.
"Publik menyaksikan bahwa bukan hanya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh negara, bahkan telah digelar sejumlah peradilan terhadap mereka yang didakwa melakukan kejahatan atas meninggalnya Munir," kata dia.
Kenang Munir, 7 September Diusulkan Jadi Hari Pembela HAM
Usulan Hari Pembela HAM Nasional pada 7 September bertepatan dengan hari kematian aktivis HAM, Munir.
