- M Nadlir
VIVA.co.id – Wakil Kepala Polda Metro Jaya, Brigadir Jenderal Polisi Suntana mengatakan, pengamanan Kepolisian terkait kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, dilakukan berdasarkan hitungan tingkat ancaman di lokasi kampanye.
Hal itu dilakukan sebagai pencegahan terhadap tindak pidana selama kampanye berlangsung.
"Polisi melakukan tindakan berdasarkan pada ancaman. Kami lihat sekitar seminggu yang lalu ada sekelompok orang yang mencoba menghambat atau membatasi pasangan calon nomor 2 untuk melaksanakan kampanye dan melakukan tindakan-tindakan tidak sepantasnya. Bahkan mendekati kepada perbuatan melawan hukum," kata Suntana di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 11 November 2016.
Dia pun menegaskan, polisi berkewajiban mengamankan pasangan calon untuk menyampaikan visi dan misi mereka. Menurutnya, upaya tersebut tidak harus melihat besar kecilnya pasukan yang diturunkan.
"Setiap pasangan dilakukan pengamanan, termasuk pasangan nomor urut 1 dan 3 pun kita lakukan pengamanan. Jadi kami melihat sesuai ancamannya untuk menentukan personel yang diturunkan," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, dia juga mengimbau masyarakat agar tidak lagi menolak seorang calon menggelar kampanye.
"Berikan hak dan ruang kepada pasangan calon untuk datang ke masyarakat, untuk menyampaikan visi dan misi. Bagaimana tahu kita calon gubernur kita kalau kita tidak mendengar visi dan misinya secara langsung, itu merupakan media. Dan tolong masyarakat tidak menghalangi dan menghambat paslon untuk datang ke masyarakat," ujarnya berhara.
Sebelumnya, dalam beberapa kali kesempatan kampanye, pasangan nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat, mendapatkan penolakan dari beberapa warga. Terakhir, Kamis, 10 November 2016, saat Ahok akan berkampanye di Kedoya, Jakarta Barat, Kepolisian menurunkan 800 personel dan mobil baracuda untuk mengamankannya. Namun, melihat kondisi tidak memungkinkan, akhirnya Ahok membatalkan kampanye di tempat itu.
(mus)
