- Biro Pers Kepresidenan
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo meminta aset milik Tentara Nasional Indonesia diinventarisasi ulang, karena masih ditemukan aset digunakan pihak lain. Sehingga perlu optimalisasi pemanfaatan aset karena jumlahnya terbilang banyak.
"Informasi yang saya peroleh, Kemhan (Kementerian Pertahanan) menguasai 21 persen aset negara, aset TNI termasuk dalamnya. Aset TNI yang dimaksud di sini adalah aset TNI yang tidak secara langsung digunakan TNI, sebagai markas besar atau sebagai penunjang operasi tugas dan fungsi TNI," jelas Jokowi dalam pengantar rapat, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 23 November 2016.
Aset-aset yang tidak digunakan, menurut Jokowi harusnya bisa dimanfaatkan juga untuk kepentingan umum.
Menurut Presiden, penataan kembali diperlukan agar terungkap aset TNI yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kemudian, ada tidaknya yang dikuasai pihak ketiga, atau aset tak dimanfaatkan.
"Aset TNI yang dalam keadaan sengketa juga ada, atau di atas tanah aset TNI didirikan bangunan oleh pihak lain, serta bangunan yang merupakan aset TNI didirikan di atas lahan pihak lain," jelas Jokowi.
Dari informasi yang diperoleh Presiden, ada juga aset TNI yang belum memiliki sertifikat. "Ini juga lumayan banyak, ini perlu segera didata ulang supaya jelas status hukumnya, kepemilikannya, aset-aset tersebut," kata Jokowi.
Untuk aset dalam status sengketa, dia meminta agar diselesaikan secara baik, dan mengedepankan asas kemanusiaan serta keadilan sosial.
Menurut Presiden, inventaris aset TNI juga akan memudahkan pemanfaatannya di kemudian hari. "Misalnya aset-aset TNi yang saat ini berada di pusat kota cukup luas, tapi tidak dimanfaatkan atau idle, bisa dipikirkan, dikaji ulang untuk dimanfaatkan lebih optimal," katanya.
Jokowi meminta TNI dan kementerian terkait, bisa bersinergi agar berbagai aset itu bisa ditata secara lebih baik.
"Untuk itu saya minta Menhan, Panglima TNI, Menkeu koordinasi untuk melakukan inventarisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset TNI. Libatkan kementerian terkait misalnya Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan saya juga minta dilakukan langkah-langkah perbaikan dalam manajemen aset TNI jadi lebih transparan dan akuntabel," jelasnya.
