VIVA.co.id – Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri mengimbau kepada seluruh serikat pekerja tidak terlibat dalam Aksi Bela Islam III yang akan berlangsung pada Jumat, 2 Desember 2016.
Imbauan ini disampaikan lantaran Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana melakukan mogok nasional berbarengan dengan aksi tersebut.
"Saya minta pekerja atau buruh tidak ikut demo atau melakukan mogok di perusahaan pada saat dinamika politik nasional sedang menghangat. Kita fokus bekerja saja," kata Hanif di Jakarta, Kamis, 24 November 2016.
Dia khawatir, apabila buruh terlibat hanya akan memperkeruh suasana politik yang malah merugikan. Justru ia meminta buruh seharusnya ikut menebarkan kesejukan dan kerukunan.
"Itu (mogok nasional) tidak menyelesaikan masalah, malah bisa nambah keruh suasana. Dalam situasi seperti ini seyogyanya semua pihak ikut menebarkan kesejukan, ketenangan, dan kerukunan," kata Hanif.
Di samping itu, ia tetap berharap agar gerakan buruh dapat terus menguat. Hal itu bisa menjadi bagian strategi perjuangan meningkatkan kesejahteraan.
"Salah satu indikatornya yaitu apabila jumlah buruh yang berserikat dan jumlah serikat buruh di perusahaan bertambah. Ini perlu jadi perhatian bersama agar gerakan buruh makin kuat dan fokus," ujarnya.
Teror Demo Damai
Tudingan aksi makar dan penyebaran maklumat terkait unjuk rasa pada 2 Desember menggunakan helikopter dinilai terlalu berlebihan. Menurut Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid, penyebaran informasi seperti ini hanya akan membuat situasi menjadi ramai.
"Sekarang ditambah dengan selebaran via heli. Cara kuno dan menambah heboh," kata Sodik kepada VIVA.co.id, Kamis, 24 November 2016.
Sodik menilai, Kepolisian seperti gugup bahkan kalap. Cara-cara itu katanya, juga seperti merendahkan aksi demo yang katanya akan berlangsung damai. "Semua itu adalah upaya diskreditkan pendemo, bahkan teror untuk pendemo yang damai," ujar Wakil Ketua Komisi VIII ini.
Menurut Sodik, jika ada pihak yang menunggangi aksi demo damai itu, maka Kepolisian seharusnya bisa mengatasi tanpa melarang masyarakat berdemo.
"Pendemo itu hak warga negara, apalagi tuntutannya juga penegakan supremasi hukum bagi penista agama. Polri justru meneror mereka dengan mengatakan ada upaya makar sebagai legitimasi untuk represif kepada mereka," kata Sodik.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mensinyalir, rencana unjuk rasa lanjutan pada 2 Desember bakal rentan disusupi upaya-upaya untuk mendompleng pemerintahan yang sah. Badan Reserse Kriminal Polri juga melakukan penyelidikan terkait adanya upaya makar dalam aksi demo anti Ahok ini.
Tapi menurut anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini, Kapolri harusnya lebih objektif dan akurat dalam mengolah sumber intelijen. Kapolri hendaknya membedakan penyampaian pendapat di muka umum dengan makar.
"Saya berharap sumber intelijen akurat dan objektif agar tidak salah dalam mengambil keputusan dan langkah," kata Jazuli.
(mus)
